Namun, di sisi lain, tantangan tetap muncul. Koordinasi kerja antar pegawai berpotensi kurang optimal jika tidak mendapatkan dukungan sistem digital yang memadai.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Tegaskan ASN Dilarang Keluyuran saat WFH: Harus di Rumah, Tak Boleh Tempat Lain
Pengawasan kinerja ASN saat bekerja dari rumah juga menjadi perhatian tersendiri bagi masing-masing instansi.
Tak hanya itu, kesenjangan kualitas layanan publik juga bisa terjadi apabila pengaturan WFH tidak berlangsung secara tepat, terutama pada instansi yang masih bergantung pada layanan tatap muka.
Penerapan kebijakan ini sendiri sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus respons terhadap kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. (*)
