SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, buka suara perihal kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan yang jatuh pada hari Jumat. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2026.
Aria menilai kebijakan tersebut dapat berlaku selama tidak mengganggu pelayanan publik. Hal itu ia ungkap usai menghadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu, 1 April 2026.
“Selama tidak mengganggu pelayanan publik, saya kira tidak ada masalah. Ya, kriteria-kriteria mana yang bisa work from home saya kira bisa terapkan keputusan dari kementerian,” ujar Aria.
Aria menegaskan, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
BACA JUGA: Mendagri: WFH untuk Hemat Energi Pengumuman Besok, ASN Berpotensi Kerja dari Rumah Seminggu Sekali
“Banyak ASN-ASN yang memang kerjanya langsung berhadapan dengan pelayanan masyarakat yang tidak bisa tergantikan atau digantikan kerja dari rumah atau lewat kerja digital,” sambung dia.
Menurutnya, kepala daerah hingga sekretaris daerah telah memahami sektor mana yang tetap harus bekerja secara langsung di kantor.
“Sektor-sektor yang tidak bisa tergantikan lewat work from home, saya kira tetap jalankan secara fisik dan hadir,” katanya.
Aria Optimistis ASN WFH Bisa Tekan Konsumsi BBM
Lebih lanjut, Aria menyebut kebijakan WFH merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons kondisi global, terutama terkait kenaikan harga minyak dan nilai tukar dolar.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Kita berharap dengan work from home ini kebutuhan BBM yang kalau hari biasa liar tak terkendali, bisa lebih terkendali,” ujarnya.
BACA JUGA: Tolak Rencana WFH-WFA, Apindo Jateng Khawatir Produksi Industri Terganggu
Menurutnya, pengurangan mobilitas ASN dapat berdampak pada efisiensi anggaran negara, terutama dalam belanja subsidi BBM dan impor minyak.
