Jateng

Zulhas Minta Tak Ada Lagi Demo soal Pembukaan Dapur MBG, 13 Ribu SPPG Disiapkan

×

Zulhas Minta Tak Ada Lagi Demo soal Pembukaan Dapur MBG, 13 Ribu SPPG Disiapkan

Sebarkan artikel ini
Sudaryono BGN
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) XIX 2026 di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kota Semarang, Senin, 27 Juli 2026. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

JAKARTA, beritajateng.tv – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta masyarakat maupun pihak yang menantikan pembukaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggelar aksi demonstrasi.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan percepatan operasional sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Pembukaan dapur MBG tersebut akan terlaksana secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Zulhas mengatakan, pemerintah telah memiliki skema untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas. Salah satu pertimbangan utama adalah tingginya angka stunting di suatu daerah.

Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan dengan operasional SPPG memahami proses yang sedang dijalankan pemerintah. Menurutnya, pembukaan seluruh titik dapur MBG tidak dapat dilakukan secara bersamaan.

“Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi,” kata Zulhas.

BACA JUGA: Kisah Koperasi Merah Putih Kober Banyumas Bangun Usaha dari Nol, Kini Jadi Pemasok Beras dan Telur MBG

Ia menjelaskan, pemerintah membagi wilayah pembukaan SPPG ke dalam dua kelompok prioritas. Daerah dengan angka stunting tinggi akan mendapatkan perhatian lebih dahulu dibandingkan wilayah lainnya.

Sejumlah wilayah yang masuk dalam prioritas awal di antaranya Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menargetkan pembukaan SPPG di wilayah tersebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan.

“Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi Mas Dar (Kepala BGN, Sudaryono) dan Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) gambarkan itu stunting-nya tinggi. Kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini,” ujarnya.

Sementara itu, sebagian besar titik SPPG lainnya perkiraannya  membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk dapat mulai beroperasi. Wilayah tersebut tersebar di sejumlah daerah, termasuk Sumatera dan Jawa.