SEMARANG, beritajateng.tv – Masalah banjir yang melanda kawasan Taman Marina, RW IX Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, kembali menjadi sorotan. Hingga awal 2026, warga masih harus menghadapi genangan air dan rob yang datang hampir setiap tahun, bahkan saat hujan tidak turun.
Banjir yang terjadi di kawasan pesisir Kota Semarang itu bukan persoalan baru. Sejak perumahan Taman Marina berdiri pada 1994, warga mulai merasakan genangan. Namun kondisi semakin parah sejak 2007, ketika banjir dan rob kerap datang tanpa mengenal musim.
Selama hampir dua dekade, warga hidup berdampingan dengan banjir tanpa solusi jangka panjang. Berbagai laporan dan aduan telah disampaikan kepada pemerintah, namun penanganan dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Situasi tersebut membuat sebagian warga merasa belum sepenuhnya memperoleh hak dasar sebagai warga Kota Semarang, khususnya perlindungan dari risiko banjir. Padahal mayoritas warga Taman Marina merupakan pemegang KTP Semarang.
BACA JUGA: Banjir Rendam 437,76 Hektare Sawah di Kudus, Pemprov Jateng Bantu Petani Ajukan Klaim Asuransi
Persoalan status lahan yang masih berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) disebut-sebut menjadi salah satu kendala penanganan. Meski demikian, warga menegaskan bahwa kondisi administratif tidak seharusnya menghalangi pemenuhan hak dasar masyarakat.
Ketua RW IX Tawangsari, Budi Winarno, menyampaikan bahwa banjir telah berdampak langsung pada aktivitas harian warga. Akses jalan, fasilitas umum, hingga kegiatan ekonomi kerap terganggu.
“Kami mohon perhatian terkait fasilitas umum, terutama akses jalan warga yang sering terendam banjir meski tidak hujan,” ujar Budi pada Jumat, 16 Januari 2026.
Ia menuturkan, sejak menetap di Taman Marina pada 1998, kondisi awal kawasan relatif aman dari banjir. Namun situasi berubah setelah adanya peninggian jalan di sekitar perumahan.
“Sejak perbaikan jalan di sisi kawasan, air justru masuk ke perumahan. Dari situ banjir makin sering terjadi,” ungkapnya.
Budi juga mengeluhkan sulitnya warga mengajukan usulan penanganan banjir ke instansi terkait. Menurutnya, berbagai proposal telah diajukan, namun belum ada realisasi nyata.
“Warga berharap setidaknya ada peninggian jalan agar akses kembali normal. Itu kebutuhan paling mendesak,” tegasnya.
Ia mengenang peristiwa banjir besar pada 2018, ketika ketinggian air sempat mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi tersebut menjadi trauma tersendiri bagi warga.
“Alhamdulillah, hari ini kami dibantu pompa Gordon 12 inci berkapasitas 250 liter per detik dari Pusdataru Jawa Tengah. Dengan estimasi sekitar lima jam, air bisa surut,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Semarang Komisi C, Irwan Leokita, yang meninjau langsung lokasi bersama Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Mohammad Farchan, mengakui bahwa penanganan banjir Taman Marina memerlukan koordinasi lintas instansi.
“Masalahnya memang kompleks, berkaitan dengan status lahan dan kewenangan. Namun DPRD akan berupaya mendorong solusi, minimal melalui kebijakan di tingkat provinsi,” ujarnya.
BACA JUGA: Pusdataru Jateng Ungkap Alih Fungsi Lahan jadi Pemicu Banjir Bandang Guci Tegal
Irwan berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang dapat menghasilkan langkah konkret yang berpihak pada warga.
“Harapannya, usulan warga Taman Marina bisa segera ditindaklanjuti agar hak dasar masyarakat, terutama akses jalan dan lingkungan yang aman dari banjir, dapat kembali terpenuhi,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
