SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan hektare lahan sawah di Jawa Tengah terdampak banjir akibat dampak perubahan iklim (DPI). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mencatat, luasan terdampak terbesar sementara ini berada di Kabupaten Kudus dan akan diajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyebut banjir akibat curah hujan tinggi melanda sejumlah sentra pertanian, terutama di wilayah Pantura Timur.
“Lahan yang terdampak dampak perubahan iklim atau DPI itu ada di Demak, Kudus, Pati, dan Jepara. Yang sudah kami pantau langsung ke lapangan itu di Kudus,” ujar Fransisco saat beritajateng.tv jumpai di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 15 Januari 2026 sore.
Ia menjelaskan, laporan awal menyebutkan banjir merendam sekitar 65 hektare sawah di Kabupaten Kudus. Namun setelah verifikasi lapangan, angka tersebut meningkat signifikan.
“Tadinya laporan 65 hektare. Setelah kami cek ke lapangan ternyata lebih besar,” katanya.
Hasil pengecekan Dinas Pertanian dan Peternakan menunjukkan banjir merendam sawah di empat kecamatan di Kabupaten Kudus dengan total luasan mencapai 437,76 hektare.
BACA JUGA: Belasan Tahun Tercemar, Sungai Bade Lumpuhkan Sawah dan Ternak Warga
Rinciannya, Kecamatan Mejobo terdampak seluas 130,18 hektare, Kecamatan Jati 58,30 hektare, Kecamatan Kaliwungu 58,02 hektare, dan Kecamatan Undaan 35,86 hektare.
“Jadi total yang kami cek di lapangan di Kudus itu 437,76 hektare sawah yang tergenang banjir,” ujar Fransisco.
Seluruh lahan tersebut, kata dia, akan pihaknya ajukan klaim penggantian melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) karena tanaman padi terendam banjir.
“Nah, itu kami ajukan untuk mendapatkan ganti rugi dari asuransi usaha tani padi (AUTP),” katanya.
Fransisco menambahkan, luasan terdampak perkiraan masih akan bertambah seiring belum rampungnya pendataan di daerah lain. Laporan awal telah pemerintah daerah setempat terima, namun masih menunggu verifikasi lapangan.
“Nanti akan tambah terus. Dari Demak ada laporan dari Ibu Bupati, dari Pati juga ada informasi dari kepala dinasnya, dari Jepara juga ada. Tapi berapanya kami menunggu laporan resmi, lalu kami cek ke lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, klaim AUTP akan segera pihaknya ajukan setelah data lapangan lengkap. “Setelah kami cek, segera kami ajukan untuk penggantian asuransi usaha tani,” katanya.
Sawah Hampir Panen Terendam Banjir, Petani Tak Terdaftar AUTP Tetap Terakomodir
Fransisco mengungkap, sebagian besar sawah yang terendam banjir merupakan tanaman padi yang sudah mendekati masa panen.
“Yang kami laporkan untuk diganti itu yang kemarin hampir satu atau dua minggu lagi mau panen, tapi malah kena banjir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 lalu total luasan lahan yang tercover AUTP di Jawa Tengah mencapai sekitar 5.100 hektare. Namun, baru empat kabupaten yang tercatat aktif dalam skema tersebut.
“Yang sudah masuk AUTP itu baru Demak, Kudus, Grobogan, dan Pati. Jepara belum masuk,” kata Fransisco.
BACA JUGA: Minta Petani Tak Jual Sawahnya, Sumanto: Kalau Bisa Beli Lagi
Kendati begitu, Dinas Pertanian dan Peternakan memastikan petani terdampak yang belum terdaftar AUTP tetap akan mendapatkan perhatian pemerintah.
Ia menambahkan, tim Dinas Pertanian dan Peternakan telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan lanjutan terhadap lahan terdampak di luar wilayah yang sudah ter-cover asuransi.
“Yang belum masuk tetap bisa kami akomodir. Kami inventarisasi, nanti kami cari alternatif. Bisa penggantian benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Saya sudah kirim tim ke lapangan untuk cek dan inventarisasi,” katanya.
Dampak Banjir Perkiraan Tekan Produksi Maksimal 2 Persen
Terkait dampak banjir terhadap produksi padi tahun 2026, Fransisco menegaskan penurunan perkiraan masih dalam batas terkendali.
“Dampak perubahan iklim, baik banjir maupun kekeringan, itu maksimal 2 persen dari total produksi,” ujarnya.
Lebih jauh, kata dia, mekanisme klaim AUTP untuk dampak perubahan iklim berbeda dengan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Untuk banjir, bisa mengajukan klaim jika tanaman terendam selama minimal tiga hari.
“Kalau banjir dan terendam sampai tiga hari, itu bisa kita ajukan. Lewat aplikasi SIAP dan langsung ke Jasindo,” jelasnya.
BACA JUGA: Menikmati Soto Murah Di Tengah Hamparan Sawah dan Panorama Gunung Ungaran
Sementara untuk kerusakan akibat OPT, baru bisa ajukan klaim jika tingkat kerusakan mencapai 75 persen atau lebih. “Kalau yang rusak masih 25 persen, berarti 75 persennya masih bisa diselamatkan,” katanya.
Adapun daerah terdampak banjir merupakan wilayah sentra produksi padi yang memiliki peran strategis bagi ketahanan pangan Jawa Tengah.
“Demak, Pati, Grobogan itu termasuk lahan baku sawah yang luas, masuk 10 besar. Itu harus kita amankan, tidak boleh teralih fungsi, dan standing crop-nya harus kita jaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengamanan produksi tidak hanya dengan asuransi, tetapi juga melalui perlindungan tanaman dari hama, penyakit, dan dampak perubahan iklim.
Hadirnya Dinas Pertanian dan Peternakan Dorong Pendekatan Pertanian-Peternakan Terpadu
Dalam kesempatan itu, Fransisco juga menyinggung perubahan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan yang kini digabung dalam satu OPD. Menurutnya, penggabungan ini menuntut pendekatan baru yang lebih terpadu.
Ia menilai, pendekatan terpadu memungkinkan petani mendapatkan manfaat ganda dari lahan yang dimiliki.
“Kami harus berpikir strategis. Pertanian dan peternakan harus integrated. Bagaimana petani bisa mendapatkan hasil dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tapi juga dari ternak. Karena sekarang sudah jadi satu OPD,” pungkasnya Fransisco. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
