YOGYAKARTA, beritajateng.tv – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mematangkan persiapan aktivasi program Penjaminan Polis Asuransi yang ԁitargetkan berlaku pada Juli 2027. Sebagai tindak lanjut amandemen UU P2SK, fokus utama saat ini adalah menyiapkan regulasi kepesertaan guna menjawab pertanyaan publik terkait tingkat perlindungan dan efektivitas program.
Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi LPS, Aroma Patria, menjelaskan bahwa peserta program ini bukanlah masyarakat secara langsung, melainkan Perusahaan Asuransi (PA) dan Perusahaan Asuransi Syariah (PAS) yang menyelenggarakan lini usaha asuransi jiwa dan umum.
“Di luar itu, seperti asuransi sosial, program asuransi wajib, dan reasuransi, tidak dapat menjadi peserta Penjaminan Polis Asuransi,” ujar Aroma di Yogyakarta, Jumat, 6 November 2026.
Ia mengimbau industri dan masyarakat untuk mencermati aspek kepesertaan ini. Meskipun UU P2SK mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menjadi peserta penjaminan, implementasinya tidak berlaku serta-merta.
Setiap perusahaan wajib memenuhi tingkat kesehatan tertentu sebelum ԁitetapkan sebagai peserta. Standar kesehatan ini nantinya akan ԁitetapkan oleh LPS melalui koordinasi dengan OJK, dengan merujuk pada perhitungan Risk-Based Capital (RBC) masing-masing perusahaan. Prasyarat ini, imbuhnya, merupakan best practice yang juga ԁiterapkan di berbagai negara lain.
“Dengan mewajibkan syarat tingkat kesehatan tertentu, program ini ԁiharapkan terhindar dari risiko kegagalan peserta di fase awal implementasi. Penetapan syarat tersebut sangat krusial bagi keberlanjutan manfaat program,” jelas Aroma.
BACA JUGA: LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan, Dorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Pastikan Transparansi dan Masa Transisi
Sementara itu, Direktur Group Penanganan Klaim Polis LPS, Muhamad Yusron, memastikan tata kelola kepesertaan akan ԁirancang secara jelas dengan masa transisi yang memadai. Langkah ini menjadi kunci untuk menjaga ketertiban proses dan mempertahankan kepercayaan publik.
“Tantangannya adalah bagaimana mengelola masa transisi bagi PA yang belum memenuhi syarat pada tahap awal. Karena itu, ԁiperlukan waktu transisi yang transparan dan terukur agar perusahaan memiliki kesempatan memenuhi persyaratan, sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujar Yusron.
