“Kita merasakan bersama soal isu kenaikan BBM dan nilai tukar rupiah yang semakin melemah,” ujarnya.
Salah satu isu yang mendapat sorotan khusus dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PMII Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang Badan Gizi Nasional (BGN) kelola.
Menurut Andre, program MBG tetap bisa berlanjut karena merupakan bagian dari janji politik pemerintah. Namun, evaluasi ternilai penting menyusul munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak.
“Kami memberikan saran untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG. Jangan sampai program ini di jadikan ajang memperkaya kelompok tertentu,” ujarnya.
PMII juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dilakukan dengan skala prioritas, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang benar-benar membutuhkan.
Tolak UU TNI dan Polri
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. PMII menilai proses pembahasan kedua regulasi tersebut berlangsung cepat, sementara Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah lama diusulkan belum kunjung disahkan.
“RUU Perampasan Aset bertahun-tahun tidak disahkan, sementara UU Polri digodok dalam waktu singkat dan langsung disahkan. Ini sangat kontraproduktif,” kata Andre.
PMII Jawa Tengah juga mengkritik perluasan peran aparat keamanan di ruang sipil. Menurut Andre, kondisi tersebut berpotensi menggerus semangat reformasi yang selama ini memisahkan fungsi sipil dan militer.
“Kami kritisi bagaimana aparatur negara TNI dan Polri bisa masuk di ruang sipil. Ini mencemari amanah reformasi,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan aparat aktif dalam berbagai sektor sipil dapat menimbulkan risiko munculnya kembali praktik-praktik militerisme dalam kehidupan masyarakat.
BACA JUGA: Sudah Tiga Demo di Kantor Gubernur Jateng dalam Sepekan, Massa Aksi Serukan “Di Mana Ahmad Luthfi?”
Aksi tersebut sempat terwarnai aksi bakar ban dan banner di depan gerbang. Setelah api berhasil terpadamkan, pihak PMII Jateng bernegosiasi agar bisa masuk ke dalam lingkungan Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi dan diskusi.
