SEMARANG, beritajateng.tv – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti melakukan rotasi dan melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Senin, 21 September 2026.
Rotasi tersebut menempatkan Joko Hartono sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Semarang.
Sebelumnya, Joko menjabat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang.
Sementara Yudi Hardianto Wibowo mengisi jabatan Kepala BKPP Kota Semarang. Ia sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Semarang.
Pergantian dua pejabat tersebut mendapat pesan khusus dari Wali Kota Semarang, Agustina. Ia meminta pejabat baru tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi mampu membaca kebutuhan pemerintahan dan bergerak cepat menghadapi persoalan masyarakat.
Agustina mengibaratkan kepala OPD seperti nakhoda kapal. Setiap kepala OPD harus memahami arah pembangunan, mampu mengonsolidasikan jajaran, serta menjaga koordinasi dengan OPD lainnya.
“Panjenengan harus memahami arah pembangunan Kota Semarang, membaca persoalan dengan cermat. Mengambil keputusan yang tepat dan menggerakkan jajaran untuk bekerja bersama,” ujar Agustina dalam sambutannya.
Menurutnya, Dukcapil dan BKPP memiliki posisi strategis karena keduanya berkaitan langsung dengan data penduduk dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
Dukcapil, kata Agustina, tidak sekadar mengurus KTP dan kartu keluarga (KK). Data kependudukan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil berbagai keputusan dan menyusun program pelayanan publik.
“Di balik satu KTP, di balik satu KK, ada hak seseorang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, bantuan sosial hingga berbagai layanan pemerintah,” katanya.
Karena itu, Agustina meminta Kepala Dukcapil yang baru memastikan data kependudukan selalu ada pembaruan dan dapat menjadi rujukan bagi OPD lain.
Data tersebut dapat pemerintah gunakan untuk melihat kebutuhan pendidikan, kesehatan hingga program sosial.
Pemerintah juga dapat menggunakannya untuk menentukan kebutuhan pembangunan sekolah maupun program pendidikan alternatif.
BACA JUGA: Walikota Semarang Tegaskan Tak Ada Sogok Menyogok dalam Rotasi Jabatan 126 Pegawai
Agustina kemudian memberikan tugas berbeda kepada Kepala BKPP yang baru. Wali Kota meminta Yudi Hardianto Wibowo memperkuat manajemen talenta ASN agar penempatan pegawai tidak hanya berdasarkan gelar atau jabatan sebelumnya.
Menurut dia, rekam jejak ASN harus menjadi bagian dari pertimbangan. Pengalaman, kompetensi, potensi, serta kebutuhan organisasi perlu diselaraskan sebelum seseorang ditempatkan pada posisi tertentu.
“Manajemen talenta harus semakin kuat untuk mengeksplor the right person on the right place. Bukan the right title on the right place,” tegasnya.
Ia menekankan, ribuan ASN di Pemkot Semarang memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu menempatkan pegawai sesuai kompetensi sekaligus kebutuhan organisasi.
Agustina juga meminta BKPP membangun rasa bangga sebagai ASN Kota Semarang. Menurutnya, peningkatan kompetensi tidak cukup jika tidak dibarengi sistem yang mampu membuat pegawai merasa memiliki tanggung jawab terhadap pemerintahan.
Selain urusan penempatan ASN, Agustina meminta seluruh kepala OPD bertanggung jawab terhadap perilaku jajaran di bawahnya.
Hal itu berkaitan dengan munculnya berbagai informasi yang beredar di luar pemerintahan. Agustina menyinggung kemungkinan adanya disinformasi yang bersumber dari internal Pemkot Semarang.
Ia juga meminta ASN yang baru dimutasi tidak terus membawa perbandingan dengan tempat kerja sebelumnya. Kepala OPD ia minta membantu pegawai beradaptasi dengan tugas baru.
“Kalau ada teman-teman yang baru masuk, tolong di panggil. Arahkan untuk berkonsentrasi memaksimalkan kapasitas dan energi yang mereka miliki untuk tugas yang baru,” katanya.
Agustina mengingatkan, kebiasaan membandingkan kondisi OPD saat ini dengan tempat kerja sebelumnya dapat menciptakan suasana negatif.
Menurutnya, masukan tetap penting. Namun, penyampaiannya harus berjalan dengan cara yang membangun agar tidak membuat pegawai baru merasa di rendahkan.
Kepala OPD Harus Cepat Mengambil Keputusan
Di sisi lain, Agustina meminta seluruh OPD mempercepat proses pengambilan keputusan. Ia menilai perkembangan teknologi membuat koordinasi pemerintahan tidak harus selalu menunggu pertemuan tatap muka.
“Era kita adalah era kita harus speed, mempercepat. Tidak hanya layanan, tetapi juga proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia meminta pejabat memanfaatkan telepon, rapat daring, maupun Zoom untuk menyelesaikan persoalan yang membutuhkan koordinasi cepat.
Menurutnya, perbedaan pendapat tetap dapat di selaraskan tanpa harus selalu menunggu pertemuan langsung.
“Kalau tidak bisa ketemu, telepon. Kalau harus official, Zoom meeting. Itu sah. Tapi kita harus berlari cepat,” kata Agustina.
Agustina juga membuka kemungkinan penguatan tenaga ahli di sejumlah bidang apabila OPD mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
Salah satu yang ia sorot adalah kebutuhan tenaga ahli hukum. Jika penambahan ASN sulit terlaksana, Pemkot Semarang dapat mempertimbangkan tenaga profesional dari luar untuk memperkuat fungsi hukum pemerintah.
Ia mencontohkan persoalan sengketa tanah masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum pemerintah.
Dengan dukungan tenaga ahli, beban kerja aparatur dapat terbagi sehingga fungsi hukum pemerintahan tetap berjalan optimal.
Agustina berharap rotasi dua kepala OPD tersebut mampu memperkuat pelayanan sekaligus mempercepat kerja birokrasi.
Ia meminta Joko Hartono dan Yudi Hardianto Wibowo segera beradaptasi dengan tugas baru dan menjalankan tanggung jawab sesuai arah pembangunan Kota Semarang.
“Selamat kepada Kepala BKPP dan Kepala Dukcapil. Saya berharap tugas baru ini bisa berjalan dengan baik dan membawa pemerintahan Kota Semarang bergerak semakin cepat,” pungkasnya. (*)
