SEMARANG, beritajateng.tv – Usai menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan ada 2 (dua) prioritas utama yang akan ia kebut.
Adapun dua prioritas itu adalah menindak tegas pelanggaran di bidang pangan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Perihal pangan, isu beras premium oplosan yang ramai belum lama ini menjadi perhatiannya. Hal itu Luthfi ungkap usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 di Gedung Berlian, Jumat, 15 Agustus 2025.
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyebut, penegakan hukum diserahkan kepada kepolisian, dengan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan hingga ke daerah.
“Pertama, yang paling pokok tadi adalah masalah beras oplos dan lain sebagainya. Itu penegakan hukum kita berikan kepada kepolisian untuk melakukan satgas pangan kita penetrasi kepada wilayah. Apakah di Jawa Tengah itu ada? Kalau ada harus bikin efek jera kepada mereka,” tegas Luthfi.
BACA JUGA: Gubernur Ahmad Luthfi soal Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Tunggu Saja Pelaksanaannya
Tak hanya penindakan, Luthfi mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog Jateng-DIY terkait ketersediaan beras. Menurutnya, operasi pasar menjadi langkah untuk menstabilkan harga dan memastikan bahan pokok tetap terjangkau.
“Kita sudah bikin bahan-bahan pokok murah termasuk di antaranya beras, kemudian dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar,” sambungnya.
Contohkan warga Brebes yang sudah ‘wisuda’ dari kemiskinan, Luthfi ingin masyarakat lepas dari bansos
Dalam hematnya, masalah pangan tidak bisa lepas dari kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, Luthfi menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi persoalan ini.
“Bagaimana kita mengangkat masyarakat kita yang miskin ekstrem. Dan ini adalah tugas tantangan kita bersama. Makanya kerja-kerja kolaboratif ini harus segera terus kita gemborkan untuk Jawa Tengah,” tegasnya.
Ia menyebut konsep yang diusung bukan kerja bak ‘Superman’ atau ‘one man show’, melainkan super team alias tim super yang bergerak serentak.
“Indikator miskin itu harus kita keroyok kepada seluruh OPD di dinas kita, dari segi pendidikan kita keroyok, dari segi bansosnya kita keroyok, kemudian dari tenaga kerjanya kita keroyok, kemudian dari kesehatannya kita keroyok. Sehingga masyarakat miskin itu betul-betul terlayani dan tepat sasaran,” bebernya.
BACA JUGA: Ratusan Siswa Keracunan MBG di Sragen, Ahmad Luthfi Hentikan Sementara SPPG, Buka Posko 24 Jam
Lebih lanjut, Luthfi mengungkap program pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran dan berdampak langsung. Evaluasi pihaknya lakukan setiap triwulan untuk memastikan warga miskin dapat naik kelas.
“Sehingga setiap triwulan dapat kita lakukan evaluasi apakah dari P1 bisa meningkat P2, kalau perlu P3 menjadi potensi miskin, kalau perlu tidak ada,” terangnya.
Ia mencontohkan program wisuda atau graduasi warga miskin di Brebes, yang mana penerima bantuan sosial berhasil mandiri dan keluar dari kategori miskin.
“Kemarin kita sudah mengadakan graduasi. Jadi di wilayah Brebes setelah kita lakukan wisuda masyarakat yang sudah tidak tergantung pada bansos, artinya dia sudah naik kelas. Ini nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati yang lain untuk dilakukan graduasi, agar apa? Memotivasi bahwa miskin itu bisa kita perangi,” jelasnya.
Baginya, keberhasilan mengentaskan kemiskinan ekstrem bukan hanya kebanggaan, namun juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.
“Masyarakat tidak selalu menggantungkan daripada bantuan kita. Dia bisa mandiri,” tutup dia. (*)
Editor: Farah Nazila
