SEMARANG, beritajateng.tv – Seratus hari pertama kinerja Prabowo-Gibran memantik amarah ribuan mahasiswa di Kota Semarang. Ungkapan kekecewaan itu mereka tuangkan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 18 Februari 2025 sore.
Adalah Evan Suryo, salah satu Koordinator Lapangan (korlap) aksi asal FEB Undip. Sewaktu menanggapi berapa nilai untuk 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Evan bahkan menjawab: minus 100.
“Saya kasih nilai minus 100 dari 100, karena tidak masuk akal saja. Baru 100 hari berjalan, banyak blunder terjadi. Apakah masih layak mereka menjabat?” ucap Evan.
Aksi Indonesia Gelap yang menghadirkan ribuan mahasiswa itu, Evan jamin, tak ditunggangi kepentingan siapa pun. Kata dia, itu murni wujud amarah mahasiswa atas kebijakan yang Prabowo buat. Utamanya soal efisiensi anggaran yang menurutnya tak tepat sasaran.
BACA JUGA: Aksi Indonesia Gelap di Semarang, Pendemo Bawa Poster “Ndasmu” hingga Nyanyi “Prabowo-Gibran Bengis”
“Kami memulai aksi berdasarkan kajian, kami melihat kondisi aktual bangsa kita. Kabinet Merah Putih membuktikan mereka gak kompeten, banyak blunder, dan banyak program yang jalan tidak berlandaskan kajian,” ucap Evan.
Evan menyebut efisiensi anggaran yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu menjadi hal yang membuat mereka murka.
“Dampak program tersebut sama sekali gak dirasakan dan gak efektif. Buat menjalankan MBG banyak banget dampaknya, ada keluarga yang kena PHK,” papar dia.
Aksi Indonesia Gelap tak mewakili kepentingan tertentu
Lebih lanjur, Evan menegaskan aksi tersebut sama sekali tak mewakili kepentingan pihak tertentu, alias murni aspirasi mahasiswa.
“Tentu aku rasa aksi ini tidak ditunggangi, karena untuk menjalankan aksi, kami diskusi dengan teman-teman antarlembaga dan bisa dipastikan tidak ada yang menunggangi,” terangnya.
Rencananya, serikat mahasiswa di Jakarta akan melangsungkan aksi lanjutan pada 22 Februari 2025 mendatang. Namun, Evan belum dapat memastikan apakah aksi lanjutan itu juga akan berlangsung di Kota Semarang atau tidak.
“Kita melihat kebijakan ke depannya, sekiranya jika mereka tidak merespons efektif, maka kita rasa perlu aksi lanjutan,” pungkas Evan.
BACA JUGA: Video Buruh Jepara Demo Tolak Revisi Upah Sektoral
Tak apa bila harus efisiensi, namun jangan sampai sasar pendidikan
Sementara itu, dua mahasiswa asal Fisip Undip, Faisal dan Dika, turut geram atas kebijakan efisiensi yang Prabowo lakukan.
“Efisiensi menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah; mereka tidak perhitungan dari awal,” ucap Faisal.
Kendati begitu, Dika menilai ide efisiensi tak buruk. Hanya saja, kata dia, Prabowo melakukan efisiensi yang salah sasaran.
“Efisiensi bagus, cuma salah sasaran saja. Efisiensi ini harus dilakukan pemerintah saja, yang mana mereka nambah stafsus baru dan nambah gemuk kabinet,” ucap Dika.
Dika tak ingin efisiensi justru menyasar bidang pendidikan dan mengancam alokasi beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi.
“Bahwa sekarang efisiensi merujuk pada mahasiswa, beranjak pada pemberian KIPK dan UKT yang tinggi. Harusnya kebiri kabinet, bukan mahasiswanya,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
