“Kita terus evaluasi, kita memantau. Memang banyak laporan terkait desil ini,” ujarnya.
“Kita reses, kita turun ke lapangan itu hampir setiap saat ada pengaduan ini. Dan informasi tadi diberikan nanti kita sampaikan bahwa itu bisa diubah, ada jalurnya, dan itu akan di survei kembali,” lanjut Liluk.
Ia menegaskan akurasi data penting karena desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.
“Jangan sampai anggaran ini enggak tepat sasaran. Apalagi ini sudah program dari pemerintah pusat,” katanya.
Meski demikian, Liluk mengatakan Pemerintah Kota Semarang tetap dapat hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Karena itu, warga yang merasa kondisinya tidak sesuai dengan data diminta menempuh mekanisme pembaruan yang tersedia.
“Kalau memang itu memang masyarakat memerlukan bantuan, Pemerintah Kota Semarang hadir,” ujarnya.
Dinas Sosial Terima Ratusan Pengajuan Setiap Bulan
Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Moh Agus Junaidi membenarkan banyak warga mengajukan pembaruan data desil.
Menurut Agus, pengajuan perubahan maupun pembaruan data dapat mencapai ratusan setiap bulan. Dalam kondisi tertentu, jumlahnya bahkan lebih dari 300 pengajuan.
“Kami membuka ruang untuk melakukan pembaruan data setiap bulan. Itu memang setiap bulan yang mengajukan pembaruan atau perubahan data itu ratusan, bahkan sampai 300 lebih per bulan,” kata Agus Junaidi yang akrab disapa Agus Jun.
Pengajuan dimulai dari tingkat kelurahan. RT dan RW dapat mengusulkan warga yang perlu mendapatkan pembaruan data.
Usulan tersebut kemudian pihaknya verifikasi dan validasi kembali dengan melibatkan unsur masyarakat di tingkat kelurahan.
“RT, RW mengusulkan. Memang kami bersurat supaya lurah melakukan verval ulang di dampingi RT, RW, tokoh masyarakat melalui musyawarah kelurahan,” jelas Agus.
Setelah penghimpunan data, Dinas Sosial meneruskannya melalui Pemerintah Kota Semarang kepada Kementerian Sosial.
“Nanti dari Kementerian Sosial akan ada validasi oleh BPS pusat. Vervalnya itu per tiga bulan,” lanjutnya.
