SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil DPRD Kota Semarang Wahyoe ‘Liluk’ Winarto menyebut telah menerima banyak aduan warga terkait data desil penerima bantuan sosial di Kota Semarang.
Pasalnya, laporan warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai masih bermunculan saat anggota dewan turun ke lapangan.
Liluk mendorong evaluasi data desil warga Semarang secara berkala agar penentuan penerima bantuan sosial benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
Masyarakat, kata Liluk, sebenarnya memiliki kesempatan mengajukan perubahan apabila menemukan ketidaksesuaian data desil. Namun, pengajuan tersebut tidak bisa terlaksana secara sembarangan.
BACA JUGA: Desil DTSEN Menentukan Bansos, Jika Data Tak Sesuai Warga Bisa Usulkan Perubahan Desil
Pemerintah membutuhkan data yang valid untuk memastikan perubahan sesuai dengan kondisi warga sebenarnya.
“Tadi Kepala BPS Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang sampaikan itu memang perlu evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya,” kata Liluk.
Ia menjelaskan, terdapat 39 variabel yang pemerintah gunakan dalam penentuan desil. Karena itu, perubahan data harus melalui proses verifikasi dan validasi.
“Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid. Kalau mengubah juga harus valid, tidak serta-merta di ubah,” ujarnya.
Menurut Liluk, persoalan utama bukan sekadar mengubah angka desil. Pemerintah harus memastikan data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga.
Ia menilai informasi mengenai mekanisme perubahan data juga perlu disampaikan sampai tingkat bawah. Dengan begitu, masyarakat mengetahui jalur yang harus di tempuh ketika menemukan data yang tidak sesuai.
“Informasi ini juga harus tersampaikan ke masyarakat sampai tingkat bawah supaya BPS, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial itu juga tepat sasaran,” katanya.
Pengaduan Muncul Saat Reses
Liluk mengaku cukup sering menerima keluhan mengenai desil ketika melakukan reses maupun turun langsung ke masyarakat.
Menurutnya, sebagian warga mempertanyakan mengapa kondisi mereka tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat dalam data pemerintah.
