Bawaslu Kota Semarang Optimalkan Peran Pengawas Partisipatif di Pemilu 2024

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. /Foto: Ellya.

SEMARANG, 12/11 (BeritaJateng.tv) – Badan Pengawas Pemilihan Umum menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema Memaksimalkan Peran Pengawas Partisipatif di Kota Semarang pada Pemilu 2024.

Sosialisasi pengawasan partisipatif mengajak stakeholders Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang, Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, serta Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Semarang.

Anggota Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif menjadi bagian dalam pengawasan.

“Harapan Bawaslu dengan forum sosialisasi ini dapat saling mengenal sehingga membentuk sinergisitas dan kolaborasi yang baik dari pengawas partisipatif yang telah dibentuk Bawaslu Kota Semarang,” ujarnya.

Pada 2019, Bawaslu Kota Semarang telah membentuk 15 Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang. Selain itu, Bawaslu Kota Semarang juga telah melahirkan 132 alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Memasuki masa tahapan pemilu 2024, jajaran Pengawas Pemilu Ad hoc juga telah terbentuk. Sejak dilantik menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), mereka aktif terjun melakukan tugas pengawasan.

Peran masing-masing pengawas partisipatif sangat dibutuhkan untuk memasifkan fungsi pencegahan atas potensi pelanggaran Pemilu demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Dalam memasifkan fungsi pencegahan tersebut, yang utama pengawas Pemilu harus mengetahui apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Dua poin utama ini yang juga harus disebarluaskan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Penggiat Pemilu Masykurudin Hafidz memaparkan potensi pelanggaran  politik uang yang sering terjadi. “Beda politik uang dan biaya politik sebenarnya perbedaannya hanya di waktunya saja,” tutur Tenaga Ahli Bawaslu RI periode 2017-2022 itu.

Menurut lelaki yang akrab disapa Cak Masykur ini, jika pemberian bantuan, materi, atau sejenisnya diberikan pada saat ditentukan pada masa kampanye maka disebut biaya kampanye atau biaya politik.

Namun, jika dilakukan di luar masa kampanye maka disebut politik uang. Dia menekankan kepada partai politik agar dapat melakukan metode kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka dan terbatas karena akan lebih efektif. “Tantangannya ke depan berkaitan dengan teknologi informasi dan media sosial,” katanya.

Narasumber lain yang juga hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif adalah content creator Vega Viditama.

Hal itu seiring dengan kebutuhan publikasi melalui media sosial untuk membangun pengawas partisipatif yang aktif, inovatif, dan kreatif melalui media sosial.

Vega Viditama secara jelas menerangkan ilmu videografi yang dapat secara mudah diterapkan oleh para pengawas partisipatif.

“Di dalam melakukan tugas pengawasan seperti harus membuat konten di media sosial, jadikan itu hal yang menyenangkan,” terangnya kepada seluruh pengawas partisipatif.

Content creator asli Kota Semarang ini juga menjelaskan basic videografi seperti pencahayaan, komposisi, penempatan subjek, angle, moment, audio, camera movement, dan blocking juga harus diperhatikan dalam setiap pembuatan videografi. (Ak/El)

Leave a Reply