SEMARANG, beritajateng.tv – Bawaslu memberhentikan kasus berkumpulnya kepala desa (kades) se-Pemalang di Hotel Grand Dian Wiradesa, Pekalongan, pada Oktober lalu, yang menurut dugaan terdapat pengerahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilgub Jawa Tengah 2024.
Tim Hukum Perkasa menyampaikan hal itu dalam jumpa pers yang berlangsung di Posko Pemenangan Andika-Hendi, Kota Semarang, Senin, 18 November 2024.
Koordinator Presidium Advokat Perkasa, John Richard Latuihamallo, membeberkan kejanggalan menurut pihaknya. John Richard menyebut, ia dan timnya telah mengantongi dua alat bukti terkait ketidaknetralan kades Pemalang di lokasi tersebut.
“Salah satu alat bukti adalah satu rekaman dari Denas yang masuk ke lokasi dan langsung rekam. Satu lagi adalah rekaman yang sudah beredar di media, yang bersangkutan [Ketua Pembina Kades, Musyaroqah] menyampaikan arahan pada saat itu,” ujar John Richard.
John Richard merasa heran lantaran sudah ada dua alat bukti namun Bawaslu malah memberhentikan kasus tersebut.
“Anehnya sudah ada dua alat bukti tapi Bawaslu Kabupaten Pekalongan hingga Bawaslu provinsi menganggap tidak memenuhi unsur,” sambung dia.
John Richard sempat ajukan diri jadi saksi tapi Bawaslu menolak
Anggota Tim Hukum Perkasa lainnya, Denas Pamungkas dan Koko, Richard sebut sebagai saksi yang Bawaslu Pekalongan periksa. Pada saat pemeriksaan saksi, John Richard mengajukan diri sebagai saksi tambahan, dengan alasan ia ada di lokasi pengerahan kades pada waktu itu.
Namun, pengajuan diri John Richard mendapat penolakan oleh Bawaslu Pekalongan dengan alasan tak ada surat panggilan.
“Di situ kami berenam yang melakukan kegiatan itu [ada di tempat kejadian], saya sampaikan saya siap jadi saksi di situ. Anehnya Bawaslu gak mau mengambil keterangan saya. Dia [Bawaslu] bilang harus ada surat panggilan dulu, itu saksi fakta ada di depan tapi [mereka] tidak melakukan [pemeriksaan],” jelas Richard.
Ketua Pembina Kades Pemalang sebagai terlapor tak sempat Bawaslu periksa, alasannya tak ada di rumah
Kejanggalan lainnya, kata Richard, ialah Ketua Pembina Kades Pemalang, Musyaroqah, yang mengerahkan kades dalam acara itu, luput dari pemeriksaan Bawaslu.
“Si Musyaroqah itu mereka [Bawaslu] sudah datangi rumahnya, tapi gak ada di tempat. Artinya, mereka belum mengambil keterangan atas laporan kita terhadap yang bersangkutan,” jelas dia.
Sehingga, tutur Richard, kasus dugaan ketidaknetralan kades Pemalang itu langsung dihentikan oleh Bawaslu.
Terlebih, menurut pengakuannya, baik Bawaslu Pekalongan dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tak membuat klarifikasi kepada pihaknya selaku pelapor.
BACA JUGA: Viral Video Kades di Blora Joget di Panggung Kampanye Paslon Calon Gubernur, Bawaslu Turun Tangan
“Kan ada satu tanda tanya besar kenapa dihentikan? Sedangkan orang yang kita laporkan saja belum diperiksa malam itu. Bawaslu provinsi gak pernah klarifikasi ke kita, kita sesalkan dan kita tanggapi bahwa proses ini sifatnya melawan hukum oleh Bawaslu Pekalongan dan provinsi,” tegas dia.
Pihaknya pun menyebut, Bawaslu harus diperiksa atas kasus tersebut. Ia juga meminta DKPP untuk turun tangan, sebab menurutnya Bawaslu tak bekerja profesional.
“DKPP juga harusnya aktif, [tanyakan], ‘Kenapa kamu hentikan’? Kalau gak ada aksi DKPP kita akan persoalkan, kita mungkin ajukan sebagai perbuatan melawan hukum. Kita akan susun gugatan itu,” ujarnya memungkasi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
