SEMARANG, beritajateng.tv – Setelah rilis di layar lebar pada tahun 2021 silam, perjuangan film Invisible Hopes terus berlanjut. Puncaknya, Lamtiar Simorangkir dan tim Lam Horas Production secara resmi menyerahkan rekomendasi kepada delapan perwakilan pemerintah pusat, Selasa 31 Oktober 2023.
Film Invisible Hopes sendiri mengisahkan kehidupan anak-anak yang lahir dan besar dalam jeruji besi. Lamtiar dalam proses risetnya bahkan melihat langsung kehidupan anak narapidana, antaranya di salah satu penjara di Kota Semarang.
Meski telah tayang pada 2021 silam, pemutaran dan diskusi film Invisible Hopes masih terus dilakukan hingga saat ini. Lamtiar menyebut, tur pemutaran filmnya telah menjangkau sekitar 17 provinsi di seluruh Indonesia.
“Secara general gambaran ini sebetulnya permasalahan besar yang harus ditangani banyak stakeholder, lintas kementerian, masyarakat juga harus turut ambil bagian, lembaga Komisi HAM juga tentunya harus memantau,” kata Lamtiar pada sambutannya.
BACA JUGA: Film Panggonan Wingit, Tayang di Bioskop 30 November 2023, Berikut ini Sinopsisnya
Ia menuturkan, pihaknya masih dan akan selalu berusaha supaya isu terkait kehidupan anak-anak di penjara tetap terangkat dan semakin banyak orang yang peduli. Selain itu, penyerahan rekomendasi merupakan salah satu upaya dalam menjangkau pemerintah negara untuk lebih peduli terhadap anak-anak dan ibu hamil.
Rekomendasi film Invisible Hopes
Sebelumnya, selama roadshow ke 17 provinsi tersebut, Lamtiar selalu berusaha mendengar pendapat dari stakeholder lokal untuk kemudian mengumpulkannya menjadi rekomendasi untuk dibawa ke pemerintah pusat.
“Kami selalu berusaha untuk film ini sampai kepada pemangku kebijakan. Karena Invisible Hopes ternyata memberikan sebuah gambaran baru tentang dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” imbuh Lamtiar yang juga berperan sebagai produser itu.
Sementara itu, Dian Sasmita Komisioner KPAI mengapresiasi film Invisible Hopes. Menurutnya, film ini telah membuka mata dan mengingatkan bahwa masih ada anak-anak yang terpaksa berada di lapas karena keadaan ibunya.
Apalagi, kata Dian, fase tumbuh kembang anak yakni usia 0-3 tahun sangat rentan dalam perkembangan manusia. Ia pun menekankan supaya mereka tidak tercabut hak-haknya meski berada di dalam penjara.
“Kami KPAI sangat mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian yang sangat serius kepada anak-anak tersebut. Hal itu guna agar terjamin hak-hak mereka atas kehidupan yang layak, layanan kesehatan standar tinggi, dan tidak lupa memberikan dukungan pengasuhan yang layak baik pada anak-anak, pada ibunya dan bagi petugas,” tegasnya.
Adapun delapan lembaga yang hadir untuk menerima rekomendasi film Invisible Hopes antaranya Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud Ristek, Mahkamah Agung, serta Kepolisian RI.(*)
Editor: Farah Nazila
