SEMARANG, beritajateng.tv – Serba-serbi kecurangan mewarnai jalannya Pemilu 2024. Kecurangan itu pun turut mendapat pengakuan langsung dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng).
Sosiawan, salah satu komisioner yang menjabat sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Data Bawaslu Jateng, merinci jenis kecurangan yang ia peroleh 2 hari usai pemungutan suara Pemilu berlangsung.
Sebelumnya, ia menyebut bahwa pihaknya merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) bagi 26 TPS yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Jateng. Pemilih luar domisili hingga kekeliruan surat suara yang pemilih terima menjadi alasan utama mengapa Bawaslu memberikan rekomendasi PSU.
BACA JUGA: Masifnya Kecurangan Pemilu di Jateng, Tim Hukum AMIN Optimis Dua Putaran, Ini Alasannya
Tak berhenti sampai di situ, muncul laporan lain selain PSU yang juga Bawaslu Jateng terima. Meskipun menurutnya perlu adanya penelusuran lanjutan, namun Sosiawan membeberkan pelanggaran itu secara umum.
“Di Kabupaten Tegal ini ada pemilih atau kelompok pemilih yang berusaha untuk mengacaukan jalannya pemungutan suara, ini masuk pelanggaran pidana. Kami minta dilengkapi, didetailkan laporannya seperti apa, harus jelas formil materiilnya,” ungkap Sosiawan saat beritajateng.tv temui langsung di kantornya, Jumat, 16 Februari 2024.
Laporan dugaan ASN, KPPS hingga Kades yang tak netral dalam Pemilu
Netralitas ASN pun tak luput dari laporan yang Sosiawan dapatkan. Misalnya sebagaimana yang ia sebutkan terjadi di Kabupaten Demak.
“Jadi ada dugaan, ini juga laporannya belum detail dan belum kami terima lengkap. Ada Kades yang diduga tidak bersikap atau bertindak netral dalam Pemilu kemarin,” akunya.
