PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.
“Salah satu kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah terpencil dan wilayah konflik,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur akses baik menuju antar desa atau daerah, juga menuju fasilitas kesehatan sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dengan lebih baik.
PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia.
“Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah,” tegas Ketua Umum PB IDI, DR dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT.
Senada dengan Ketua Umum PB IDI, Keluarga Almarhumah Dr Mawartih mengharapkan kasus kehilangan tenaga kesehatan seperti jangan lagi terjadi. Keluarga sangat mengharapkan agar pejuang-pejuang kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah terluar, perbatasan, terpencil dan daerah konflik benar-benar mendapat kepastian dan perlindungan keselamatan dalam tugas, dan jaminan itu wajib ada dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
