SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, meluruskan kabar yang beredar terkait isu kenaikan biaya haji 2027. Menurutnya, hingga saat ini besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah justru berupaya agar beban yang jemaah tanggung semakin ringan.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat, termasuk warga Jawa Tengah, yang berharap apabila ada penyesuaian biaya, kenaikannya tidak memberatkan calon jemaah.
Dahnil menjelaskan, usulan BPIH yang pemerintah ajukan kepada DPR sebesar sekitar Rp107 juta. Namun angka tersebut bukan seluruhnya jemaah yang membayar.
“Siapa yang bilang [biaya] haji naik? Itu masih dalam pembahasan di DPR. Pemerintah mengajukan BPIH sekitar Rp107 juta. Nanti sekitar 60 persen BPKH yang membayari, sedangkan yang langsung jemaah bayar melalui Bipih sekitar Rp40 jutaan. Bahkan nanti masih ada pengurangan lagi sekitar Rp24 juta, jadi justru biaya yang jemaah bayar lebih ringan,” kata Dahnil saat beritajateng.tv temui di Kota Semarang belum lama ini.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Seluruh Jemaah Haji Kota Salatiga Pulang Lengkap, 215 Orang Tiba dengan Selamat
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah agar biaya yang masyarakat tanggung tidak semakin berat.
“Pesan dari Presiden Prabowo supaya beban jemaah harus dikurangi, jangan diberati. Tapi semuanya masih dibahas di DPR. Pembahasan bulan Juli ini harapannya selesai sehingga nanti bisa tahu berapa besaran yang akhirnya jemaah bayar. Yang jelas, beban jemaah harus berkurang,” tegasnya.
Perketat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah
Selain membahas biaya, Dahnil juga menyoroti tingginya angka jemaah haji yang meninggal dunia pada musim haji sebelumnya. Untuk itu, pemerintah akan memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah sebelum keberangkatan.
“Kita akan memperketat pemeriksaan kesehatan. Jemaah haji yang tidak sehat tidak bisa diberangkatkan dan pemeriksaannya akan lebih ketat,” tegas Dahnil.
Langkah tersebut agar hanya jemaah yang memenuhi syarat kesehatan (istithaah) yang di berangkatkan ke Tanah Suci, sehingga risiko gangguan kesehatan maupun kematian selama pelaksanaan ibadah haji dapat ditekan.
Masyarakat Berharap Kenaikan Tetap Wajar
Ketua Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) Jawa Tengah, Abdullah, juga menyatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait besaran biaya haji.
“Dari ASPHIRASI Jateng tentu mengikuti arahan dari Kementerian Haji. Kami juga berharap calon jemaah bisa memahami bila nantinya ada kenaikan biaya,” ujarnya saat beritajateng.tv konfirmasi pada Jumat, 24 Juli 2026.
Sebelumnya, wacana potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 mendapat perhatian masyarakat di Jawa Tengah.
Salah satu Warga Kota Semarang, Tika (35), menilai kenaikan biaya masih dapat terpahami mengingat pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga di Arab Saudi, hingga faktor pajak. Meski begitu, ia berharap nominalnya tetap terjangkau.
“Kalau melihat kondisi sekarang memang realistis kalau harus naik. Cuma harapannya, besarannya semoga tidak terlalu membebani,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah mampu melakukan negosiasi dengan Arab Saudi agar biaya tidak melonjak dan masa tunggu haji bisa dipersingkat.
“Kalau nanti naik, semoga bisa terimbangi juga dengan pelayanan yang makin baik. Termasuk antreannya jangan lama-lama, 13 sampai 26 tahun bisa dipersingkat lagi,” katanya.
BACA JUGA: Baznas Kabupaten Semarang Kelola Penyembelihan 93 Kambing Dam Haji, Salurkan Daging ke 1.300 Fakir Miskin
Senada, warga Salatiga, Fauzi (29), menilai kenaikan biaya akan membuat masyarakat harus bekerja lebih keras untuk menabung.
“Kalau biaya nambah, otomatis nabungnya makin berat. Makin mikir buat daftar haji di sini,” ucap Fauzi.
Ia berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi agar masyarakat tetap memiliki kesempatan menunaikan ibadah haji. (*)
Editor: Farah Nazila
