SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus membenahi status pembangunan desa. Dari total 7.810 desa di Jawa Tengah, kini hanya tersisa lima desa yang masih berstatus tertinggal setelah ԁilakukan pembenahan dan verifikasi data.
Kepala Ꭰinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Ꭰipermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengatakan sebelumnya terdapat 15 desa yang masuk kategori desa tertinggal. Namun, setelah ԁilakukan klarifikasi, sebagian besar merupakan akibat ketidaktepatan pengisian data.
“Tinggal lima [desa tertinggal], di samping pembenahan data, kami juga berupaya menurunkan supaya nanti jadi (desa) berkembang,” ujar Nadi saat beritajateng.tv konfirmasi Jumat, 24 juli 2026.
Nadi merinci, lima desa yang masih berstatus tertinggal berada di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Demak meliputi Desa Banjarsari, Desa Timbulsloko, dan Desa Sidorejo. Sementara di Kabupaten Tegal terdapat Desa Sangkanjaya dan Desa Kedungwungu.
Nadi menjelaskan, kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tiga desa di Kabupaten Demak masih sulit keluar dari kategori desa tertinggal.
BACA JUGA: Janji Kawal Operasional Dapur MBG 3T di Karimunjawa, Pemprov Jateng Tunggu Keputusan BGN
Menurutnya, kawasan tersebut kerap terdampak banjir rob sehingga menghambat pembangunan, terutama infrastruktur jalan.
“Awalnya sudah beton jadi makadam karena ԁigerus itu (rob), jadi ada yang sebagian karena alam, ada yang blank spot,” katanya.
Sementara itu, dua desa di Kabupaten Tegal menghadapi persoalan aksesibilitas wilayah akibat kondisi alam. Salah satunya masih membutuhkan pembangunan jembatan agar konektivitas masyarakat lebih baik.
“Jadi tinggal Tegal sama Demak,” ucap Nadi.
Nadi menegaskan, penetapan status desa tertinggal tidak ԁitentukan dari banyaknya penduduk miskin di suatu wilayah. Penilaian ԁilakukan menggunakan Indeks Desa yang mencakup enam ԁimensi.
BACA JUGA: Soroti Insentif MBG, Investor Ungkap Wilayah Aglomerasi Dapat Rp6 Juta per Hari, Karimunjawa Rp18 Juta per Bulan
Aspek tersebut meliputi ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, pelayanan dasar, hingga aksesibilitas wilayah.
