SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah memastikan efisiensi imbas Inpres 1/25 tidak mengganggu kualitas kepegawaian di Jawa Tengah.
Hal itu terungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati.
“Kita tetap mempertahankan dan meningkatkan layanan kualitas kepegawaian kita, tidak ada pengaruh,” jawab Rahmah singkat.
Ia menyebut, kegiatan BKD tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja, kata Rahmah, ada sedikit perubahan dalam jalannya kegiatan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi virtual meeting.
“Prinsip adalah bahwa layanan kita, layanan kepegawaian kepada ASN di Jateng tidak akan terganggu dengan ada atau tidaknya anggaran. Misalnya sosialisasi kan bisa di lakukan pakai zoom,” ucap dia.
BACA JUGA: Beberapa Rangkaian HUT Kabupaten Semarang ke-504 Berpotensi Batal
Pihaknya menekankan, efisiensi tak mengganggu hal-hal yang sifatnya menyangkut kualitas ASN. “Masa [karena] efisiensi anggaran banyak yang terlambat naik pangkat? Ga sampai segitunya,” tegas dia.
Rahmah menegaskan, efisiensi lebih menyasar kepada kegiatan yang sifatnya tak krusial.
“Barangkali kita memang melakukan efisiensi. Namun terhadap kegiatan yang betul-betul kita perhatikan kualitasnya, tidak asal kegiatan itu di laksanakan,” pungkas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, mengaku tak ada hal-hal yang sifatnya esensial terdampak efisiensi.
Seperti penghematan listrik, air, maupun jam kerja ASN yang di perpendek.
“Kita belum sampai ke sana. Kalau masalah efisiensi sumber daya seperti listrik, air, sebenarnya kita tiap bulan sudah melakukan itu, karena monitoring dari SDM sudah kita lakukan,” terangnya.
Soal kendaraan dinas, Sumarno menyebut mobilisasi dengan mobil dinas menjadi hal esensial yang sepertinya sulit di kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
“Kalau kita di Pemprov banyak aktivitas yang dilakukan di kabupaten/kota, tentu saja kita butuh mobilisasi. Kalau perjalanan dinas di Jateng mungkin bisa dibandingkan dengan provinsi lain, kita sudah cukup efisien. Perjalanan dinas ada yang memang diperlukan, misalnya dari BPBD yang harus ke tempat bencana, itu tentu saja butuh kendaraan, BBM,” tegas dia.
BACA JUGA: Kontroversi Inpres 1/25, FX Sugiyanto: Pentingnya Studi sebelum Memangkas Anggaran
Ia berharap, efisiensi yang diperintahkan ini tidak berujung menganggu hasil yang ingin dicapai.
“Kalau bicara efisiensi itu kan jangan sampai merelokasi anggaran ini itu, tapi ujungnya menganggu output yang ingin di capai, kan susahnya itu. Itulah yang kita butuh lebih cermat lagi untuk melakukan efisiensi,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
