SEMARANG, beritajateng.tv – Program Bantuan Operasional Rumah Tetangga (BOP RT) Rp25 juta per RT di Kota Semarang kembali menuai kritik. Kali ini, kritik mengarah pada efektivitas penggunaan anggaran di tengah kondisi fiskal Kota Semarang yang rupanya belum mencapai target.
Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto meminta Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi menyeluruh program BOP RT Rp25 Juta.
“Dengan kondisi fiskal Kota Semarang saat ini yang tidak mencapai target pendapatan (PAD) di 2026 ini, sehingga ada upaya pergeseran anggaran atau efisiensi,” kata Ronny.
Menurutnya, evaluasi penting, karena BOP RT telah menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp265 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menurut dia, harus sebanding dengan dampak program, terutama dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi warga.
Ia menilai BOP RT seharusnya tidak berhenti pada pembiayaan kegiatan yang sifatnya sesaat. Pemerintah perlu memastikan dana tersebut menghasilkan program yang bisa masyarakat rasakan dalam jangka lebih panjang.
Ronny menyoroti pola penggunaan BOP pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan yang dia lihat, sebagian dana rupanya lebih banyak terserap untuk kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan.
“Kalau kita berkaca dengan BOP tahun kemarin, BOP itu lebih banyak buat apa sih? Buat seremoni, buat selamatan. Saya melihat beberapa laporan, Rp10 juta sampai Rp15 juta hanya untuk satu acara satu malam atau mungkin selama bulan Agustus untuk perayaan 17 Agustus,” ujarnya.
Kritik tersebut menjadi semakin tajam karena Ronny menilai belanja seremonial tidak memberikan hasil yang jelas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA: Pemkot Cairkan Rp257 Miliar BOP RT Semarang Tahun Ini, Agustusan Makin Meriah
“Ini kan miris, kita tidak ada hasil yang nyata untuk pemberdayaan masyarakat. Padahal sebenarnya tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat secara ekonomi,” katanya.
Menurut dia, penggunaan BOP idealnya diarahkan untuk kegiatan produktif. Misalnya, warga dapat mengembangkan program pemberdayaan atau kegiatan ekonomi yang hasilnya bisa terus dimanfaatkan setelah anggaran selesai digunakan.
Namun, Ronny mengaku belum melihat hasil signifikan dari pelaksanaan BOP RT Rp25 Juta tahun sebelumnya.
“Apakah masyarakat membuat sebuah program yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat? Tidak. Atau mungkin digunakan untuk budidaya apa, tidak kelihatan. Hanya untuk senang-senang, hanya untuk seremoni,” ujarnya.
Selain persoalan manfaat, Ronny juga menyebut pelaksanaan BOP berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat.
Dia bahkan mendengar ada ketidakharmonisan antara warga dan pengurus RT akibat perbedaan pemahaman mengenai penggunaan dana.
“Kalau kami membaca dan mendengar, justru BOP ini menciptakan ketidakharmonisan antara warga dengan pengurus RT. Tidak ada kesepahaman soal BOP. Tentu ini harus dievaluasi, tata cara pemanfaatannya,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Semarang mengevaluasi dua hal sekaligus, yakni besaran dana dan mekanisme penggunaannya.
“Tentu, bisa saja Bu Wali mengoreksi atau mengevaluasi besaran yang bisa masyarakat cairkan. Dan mungkin juga bisa ada evaluasi penggunaannya untuk apa, lebih tepat nantinya,” ujar Ronny.
Berkaca Pada Kondisi Fiskal Kota Semarang
Ronny menilai kondisi keuangan daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan BOP RT.
Jika pendapatan daerah belum mencapai target dan pemerintah sedang melakukan efisiensi, setiap program harus kembali di uji berdasarkan skala prioritas.
“Kalau kita mencatat kondisi fiskal seperti itu, tentunya program-program yang pemerintah laksanakan itu harus tepat sasaran,” katanya.
Ia tidak menutup kemungkinan besaran BOP berkurang apabila kondisi keuangan daerah memang membutuhkan penyesuaian. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mengikuti kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Apakah harus Rp25 juta dengan kondisi fiskal Kota Semarang seperti ini? Tentu bisa saja Bu Wali mengoreksi atau mengevaluasi besaran yang bisa diterbitkan ke masyarakat,” ujarnya.
Ronny juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berhenti pada pemangkasan sejumlah belanja. Pemerintah perlu memastikan tidak muncul anggaran baru yang justru tidak memiliki urgensi atau manfaat publik yang jelas.
Ia mengatakan masyarakat sipil akan terus mengawasi perubahan anggaran Pemerintah Kota Semarang. Salah satu yang akan pihaknya cermati adalah apakah muncul program atau anggaran baru setelah pemerintah menjalankan efisiensi.
“Kami baru coba nanti kita tunggu di perubahan apakah ada anggaran-anggaran baru. Kalau tidak ada fiskal, tentunya tidak akan ada anggaran baru,” kata Ronny.
BOP RT untuk Keuntungan Kelompok Tertentu
Ronny juga memberikan catatan apabila anggaran baru justru mengarah pada program yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kalau ada anggaran-anggaran baru dan anggaran baru itu mengarah ke sesuatu program yang bisa dilaksanakan kroni-kroni, jadi catatan. Nah, itu berarti memang ini untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Evaluasi BOP RT, lanjut dia, bukan berarti menolak seluruh program. Kritik tersebut lebih mengarah pada bagaimana uang publik berguna dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu mengubah orientasi penggunaan BOP dari sekadar menghabiskan pagu anggaran menjadi menciptakan hasil yang terukur. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah APBD harus memiliki alasan yang kuat dan manfaat yang dapat warga rasakan.
“Program-program yang pemerintah laksanakan itu harus tepat sasaran,” tegas Ronny. (*)
