SEMARANG, beritajateng.tv – Program Bantuan Operasional Rumah Tetangga (BOP RT) Rp25 juta per RT di Kota Semarang kembali menuai kritik. Kali ini, kritik mengarah pada efektivitas penggunaan anggaran di tengah kondisi fiskal Kota Semarang yang rupanya belum mencapai target.
Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Ronny Maryanto meminta Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi menyeluruh program BOP RT Rp25 Juta.
“Dengan kondisi fiskal Kota Semarang saat ini yang tidak mencapai target pendapatan (PAD) di 2026 ini, sehingga ada upaya pergeseran anggaran atau efisiensi,” kata Ronny.
Menurutnya, evaluasi penting, karena BOP RT telah menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp265 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menurut dia, harus sebanding dengan dampak program, terutama dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi warga.
Ia menilai BOP RT seharusnya tidak berhenti pada pembiayaan kegiatan yang sifatnya sesaat. Pemerintah perlu memastikan dana tersebut menghasilkan program yang bisa masyarakat rasakan dalam jangka lebih panjang.
Ronny menyoroti pola penggunaan BOP pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan yang dia lihat, sebagian dana rupanya lebih banyak terserap untuk kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan.
“Kalau kita berkaca dengan BOP tahun kemarin, BOP itu lebih banyak buat apa sih? Buat seremoni, buat selamatan. Saya melihat beberapa laporan, Rp10 juta sampai Rp15 juta hanya untuk satu acara satu malam atau mungkin selama bulan Agustus untuk perayaan 17 Agustus,” ujarnya.
Kritik tersebut menjadi semakin tajam karena Ronny menilai belanja seremonial tidak memberikan hasil yang jelas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA: Pemkot Cairkan Rp257 Miliar BOP RT Semarang Tahun Ini, Agustusan Makin Meriah
“Ini kan miris, kita tidak ada hasil yang nyata untuk pemberdayaan masyarakat. Padahal sebenarnya tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat secara ekonomi,” katanya.
Menurut dia, penggunaan BOP idealnya diarahkan untuk kegiatan produktif. Misalnya, warga dapat mengembangkan program pemberdayaan atau kegiatan ekonomi yang hasilnya bisa terus dimanfaatkan setelah anggaran selesai digunakan.
