YOGYAKARTA, beritajateng.tv – BPJS Ketenagakerjaan mendorong peran media massa untuk memperkuat literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah masih besarnya jumlah pekerja Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan.
Kolaborasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Khususnya pekerja informal dan kelompok rentan, terhadap manfaat program jaminan sosial.
Komitmen itu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko sampaikan saat melakukan kunjungan media ke Harian Jogja di Yogyakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang di dampingi Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan serta Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari.
Rombongan jajaran manajemen Harian Jogja Terima dalam suasana diskusi yang membahas peluang kerja sama edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja.
Menurut Bambang, media memiliki posisi strategis untuk menjembatani informasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat luas. Melalui pemberitaan yang mudah dipahami, manfaat program perlindungan pekerja dapat menjangkau lebih banyak kalangan.
“Media bukan sekadar saluran komunikasi, tetapi mitra strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui media, pesan perlindungan pekerja bisa tersampaikan dengan bahasa yang lebih dekat dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Bambang.
BACA JUGA: Pekerja Bisa Ajukan KPR hingga Rp500 Juta Lewat Program BPJS Ketenagakerjaan
Ia menjelaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat negara untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial maupun ekonomi. Karena itu, peningkatan literasi masyarakat menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Bambang menilai perlindungan pekerja juga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan perlindungan yang memadai, pekerja dapat menjalankan aktivitas secara lebih produktif dan memiliki kepastian masa depan.
“Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, mereka dapat bekerja lebih fokus dan produktif. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarganya. Termasuk melalui manfaat beasiswa pendidikan bagi anak-anak peserta,” katanya.
Hingga April 2026, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah memberikan perlindungan kepada 47,41 juta tenaga kerja yang terdiri atas pekerja formal, informal, jasa konstruksi, hingga pekerja migran Indonesia.
Pada periode yang sama, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat program sebesar Rp24,3 triliun untuk 1,81 juta klaim. Selain itu, lembaga tersebut juga menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp260,9 miliar kepada lebih dari 56 ribu anak peserta.
Sementara dari sisi pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan mencatat dana investasi mencapai Rp912,76 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp19,87 triliun.
Meski mencatat berbagai capaian positif, Bambang mengakui tantangan terbesar saat ini adalah memperluas perlindungan kepada pekerja informal dan kelompok rentan yang jumlahnya masih sangat besar.
“Masih banyak pekerja yang belum memahami bahwa jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar, bukan sekadar kewajiban administratif. Karena itu kami berharap media terus menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat. Agar semakin banyak pekerja yang memahami manfaat perlindungan dan terdorong menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, mengatakan sinergi dengan media menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin baik dengan media dapat terus kita perkuat. Sehingga semakin banyak pekerja yang memahami manfaat program jaminan sosial dan memperoleh perlindungan yang layak,” ujarnya. (*)
