HeadlineJatengNews Update

Brebes Butuh Anggaran Rp 700 Miliar untuk Tangani Banjir, Tanggul, dan Jalan Rusak

×

Brebes Butuh Anggaran Rp 700 Miliar untuk Tangani Banjir, Tanggul, dan Jalan Rusak

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin saat rapat koordinasi penanganan infrastruktur Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023). (Youtube Pemprov Jateng)

SEMARANG, 9/3 (beritajateng.tv) – Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganggarkan dana tambahan sebesar Rp 700 miliar untuk menangani permasalahan banjir, tanggul, dan jalan yang rusak. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi penanganan infrastruktur Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023).

Urip Sihabudin menuturkan sudah melakukan survei terkait titik krisis banjir dan koordinasi kepada stakeholder untuk menangani hal itu. Selain itu, dirinya menyebut ada beberapa tanggul rusak yang dekat dengan pemukiman sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan korban.

“Rutin terjadi banjir di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan. Ada tanggul yang rusak dan bahkan sama sekali tidak ada. Ada juga tanggul Sungai Cisanggarung juga krisis dan posisinya sebelah dengan pemukiman. Selain itu tanggul Sungai Pemali yang awalnya lebarnya 4 meter sekarang menjadi hanya 1 meter,” tuturnya melalui laman youtube Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BACA JUGA: Ahmad Luthfi Akan Rebranding “LaporGub” Zaman Ganjar jadi Call Center 24 Jam, Klaim Lebih Fast Response

Dia menambahkan ada sekitar 552 km jalan rusak parah dan membutuhkan waktu lima tahun untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi.

“Kami mohon perhatian jalan-jalan kabupaten karena 40,9 persen ini bukan hanya jalannya yang rusak tapi juga bodol. Kami butuh sekitar Rp 700 miliar untuk perbaikan poros desa,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah provinsi akan memfokuskan permasalahan terkait dengan infrastruktur. Ia meminta agar pemerintah daerah membuat skala prioritas untuk mengalokasikan dana infrastruktur serta melakukan studi banding dengan kabupaten/kota lain yang berhasil menangani kasus serupa.

“Singkat cerita, Rp 700 miliar untuk 5 tahun kelamaan. Nanti bisa studi banding dengan kabupaten lain yang pernah menangani kasus ini. Kalau alasannya berat dan lainnya ya buat prioritas,” katanya. (*).

Editor: Andi Naga Wulan

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp