Buka Muswil HIMPSI Jateng, Sekda: Pemerintah Butuh Peran Psikolog Atasi Kekerasan Anak hingga Bullying

Pembukaan Muswil Ke XII HIMPSI Jateng. /Foto: Ellya.

Semarang, 4/12 (BeritaJateng.tv) – Pemerintah Provinsi Jateng membutuhkan peran aktif Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

Di antaranya membantu menangani persoalan pendidikan anak, perundungan, pergaulan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta persoalan lainnya.

“Himpsi telah membantu problem-problem kaitannya masalah anak-anak, pendidikan, bullying, dan pergaulan anak. Ini memang butuh dukungan para psikolog,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke XII Himpsi Jawa Tengah, di UTC Semarang, Minggu (4/12/2022).

Selain itu, juga permasalahan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di berbagai tempat. Termasuk, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di dunia industri atau padat karya, dengan karyawan sebagian besar adalah perempuan.

“Jadi kita butuh kolaborasi dengan Himpsi untuk menghadapi problem-problem tersebut. Ini kita berbicara mengenai psikologi dari hati, sehingga kita tidak bisa asal bicara. Tidak boleh. Tetapi harus dibangun secara psikologi dan kesadaran dari hati,” jelasnya.

Sekda mencontohkan, kasus anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang viral di media sosial karena melanggar lalu lintas, kemudian ditilang anggota polisi. Dengan mengendarai sepeda motornya, siswa tersebut melontarkan kalimat-kalimat yang  tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar.

Persoalan lainnya, terkait bullying atau perundungan yang tidak hanya dilakukan secara langsung atau ketika berhadapan dengan korban, tetapi seiring kemajuan teknologi informasi, kasus perundungan juga dilakukan melalui dunia maya atau dengan jari. Bukan lagi ucapan secara lisan maupun fisik.

“Sekarang melakukan bullying dengan jari. Dengan kemajuan teknologi informasi, orang memfitnah tidak memakai mulut tapi menggunakan jari, membagikan informasi-informasi tanpa konfirmasi. Ini menjadi tantangan kita semua, termasuk Himpsi,” terangnya.

Karenanya, imbuh sekda, Pemprov Jateng butuh bantuan dari para anggota Himpsi guna mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, di tengah kondisi dan era digitalisasi seperti sekarang. Media informasi dan komunikasi tiada batas, di mana pun, kapan pun, dan siapa saja bisa mengakses bermacam informasi.

Ketua Himpsi Wilayah Jateng, Ouys Alkharani menjelaskan, selama ini Himpsi berperan aktif membangun mental lewat jalur pendidikan, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperilaku, bertutur, dan berakhlak baik. Bahkan, Himpsi telah membentuk Tim Dukungan Psikologi Awal (DPA) di sekolah-sekolah, untuk membantu mengatasi anak-anak yang bermasalah.

“Kita selama ini berperan aktif membantu dinas terkait di Jateng dalam pelayanan psikologi. Apalagi saat ini era digital, sehingga banyak tantangan yang dihadapi Himpsi. Seperti anak-anak yang mengucapkan kalimat-kalimat tidak pantas dan sebagainya,” katanya.

Ketua HIMPSI RI, Andik Matulessy menyebut, dengan adanya UU No 23 tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi itu akan menguatkan profesi psikologi dan disisi lain akan memberikan perlindungan hukum yang sebaik baiknya.

“Peran psikologi itu sangat besar di era pandemi ini, sebenarnya peran medis hanya 20 persen dan selebihnya adalah persoalan psikologi. Itulah mengapa pelayanan psikologi sangatlah penting, ” Ujarnya. (Ak/El)

Tinggalkan Balasan