SEMARANG, beritajateng.tv – Kasus keterlambatan pembayaran upah buruh yang bekerja di proyek pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap 3 Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T Wongsonegoro, Kota Semarang, mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menegaskan bahwa persoalan tersebut memang tak terkait langsung dengan pihaknya. Namun, hal itu menjadi perhatian karena menyangkut hak tenaga kerja yang subkontraktor pekerjakan.
“Sebenarnya tadi [masalah keterlambatan pembayaran] tidak terkait secara langsung dengan kami, tetapi kami hanya mengingatkan kaitannya dengan pihak Subkon yang mempekerjakan pegawai, karyawan, atau tukang di proyek tersebut,” ujar Aziz saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Rabu, 5 November 2025 sore.
Ia menjelaskan, secara hukum hubungan kerja dalam proyek seperti itu terjadi antara pekerja dan subkontraktor, bukan dengan kontraktor utama. Sebab, pihak yang merekrut dan memberi perintah langsung kepada pekerja adalah subkontraktor.
BACA JUGA: Ada Aksi Damai di RS Wongsonegoro, Pemkot Klarifikasi Sebut Murni Masalah Antar Rekanan
“Kami mengingatkan, yang pertama, bahwa hubungan kerja itu antara pihak pekerja dengan subkontraktor, bukan dengan main kontraktor. Karena yang meng-hire atau mempekerjakan itu adalah pihak subkon,” kata Aziz.
Menurutnya, sebuah hubungan kerja dapat diidentifikasi dari tiga unsur utama, yakni adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, kata Aziz, maka kewajiban membayar upah berada di tangan pihak yang mempekerjakan.
“Jadi, hubungan kerja itu ada tiga tandanya: ada pekerjaan, ada perintah, dan ada upah. Maka ketika sudah ada pekerjaan dan perintah yang dilaksanakan, maka pihak subkontraktor wajib membayar upahnya,” tegasnya.
Minta subkontraktor daftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk pekerja proyek RS Wongsonegoro
Selain kewajiban pembayaran upah, Aziz juga menyoroti aspek perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja proyek. Ia menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para buruh dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
