SEMARANG, beritajateng.tv – Puluhan aktivis lingkungan dari berbagai daerah berkumpul dan berdiskusi di Kota Semarang dalam acara bertajuk Climate Fest 2024.
Mereka berkumpul untuk menyuarakan permasalahan krisis iklim akibat eksploitasi alam yang terus terjadi secara masif di Indonesia melalui berbagai rangkaian acara, mulai dari diskusi publik, pawai, workshop, talkshow, hingga performance art.
Salah satu panitia, Bagas Okta Pribakti, menjelaskan, salah satu acara puncak dalam Climate Fest 2024 adalah pawai aksi di depan Gedung Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Minggu, 24 November 2024 kemarin.
Ia menyebut, acara Climate Fest merupakan bagian dari National Youth Summit 2024. Agenda tersebut sekaligus respons anak muda terhadap krisis iklim yang melanda berbagai belahan dunia.
BACA JUGA: Fraksi PKS Kota Semarang Soroti Penanganan Bencana Dampak Perubahan Iklim
“Kami melihat bahwasanya Pemerintah Indonesia, para pengusaha, maupun elite-elite ini belum serius menangani krisis iklim. Padahal [kenaikan] suhu di bumi sudah menyentuh angka lebih dari 1,5 derajat Celsius,” ucap Bagas kepada beritajateng.tv, Senin, 25 November 2024.
Selama Climate Fest 2024, lanjut Bagas, para peserta melakukan riset, diskusi, dan kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Tengah yang terdampak krisis iklim. Misalnya seperti di Pesisir Tambakrejo Semarang dan Pesisir Demak.
Bagas menyebut dampak krisis iklim sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, menghambat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
“Ketika kami melakukan kunjungan ke sana, kami melihat bahwa selain rob dan penurunan muka tanah, ada pula kenaikan air,” tambah dia.
Tuntut pemerintah segera selesaikan masalah iklim lewat Climate Fest 2024
Lebih jauh, Bagas menuturkan terdapat sejumlah seruan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama, ia meminta pemerintah mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.
“Mendorong perlindungan atau penerapan status lindung wilayah ekosistem, pengesahan RUU Keadilan Iklim, dan pencabutan Regulasi OSS yang mengakomodir proyek perusak pesisir dan laut,” tuntutnya.
Selain itu, Bagas juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penguatan kawasan guna pencegahan bencana banjir rob. Ada juga seruan untuk menghentikan pemakaian energi kotor dan beralih ke energi bersih yang berkeadilan.
BACA JUGA: Pemkot Semarang Apresiasi Lima Kelurahan Terbaik Program Kampung Iklim (Proklim) 2024
Ia pun menyoroti soal pengesahan RUU Masyarakat Adat. Bagas juga mendorong reforma agraria, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai subyek pembangunan.
“Terakhir, cabut semua perizinan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), mega proyek ekstratif, dan reklamasi di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tandasnya. (*)
Editor: Muammar R. Qadafi
