SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menargetkan Bantuan Dana Operasional Penyelenggaraan (BOP) RT Rp25 juta bakal cair pada akhir Juni 2026.
Hingga saat ini, proses pencairan masih berada pada tahap penyelesaian administrasi dan konsultasi penggunaan anggaran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng memastikan program yang menjadi salah satu perhatian masyarakat tersebut kini memasuki tahap finalisasi administrasi.
Pemkot juga tengah menyempurnakan aturan penggunaan anggaran agar lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan warga di tingkat lingkungan.
BACA JUGA: Dana RT Rp25 Juta, DPRD Semarang Minta Pelaporan Tak Lagi Bebani Pengurus
“Sudah bentar lagi. Ini prosesnya administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai,” katanya, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Agustina, pencairan dana berlangsung secara bertahap, tidak harus menunggu seluruh RT menyelesaikan persyaratan secara bersamaan.
RT yang telah melengkapi dokumen dan pengajuan lebih dahulu berpeluang segera menerima bantuan dana tersebut.
“Kalau pengajuannya sudah lengkap dan selesai, tentu bisa langsung proses untuk pencairan. Targetnya tetap bulan Juni ini,” ujarnya.
Agustina menjelaskan, salah satu hal yang saat ini menjadi kajian adalah aturan penggunaan dana dana operasional RT agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Evaluasi ini berdasarkan pengalaman pelaksanaan program tahun sebelumnya yang menurutnya masih menimbulkan berbagai persepsi di lapangan.
“Banyak warga yang meminta pendampingan terkait pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Tahun lalu persepsi bahwa tidak boleh untuk ini, tidak boleh untuk itu, padahal itu kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Semarang melakukan kajian ulang dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk BPK, untuk memperjelas batasan penggunaan anggaran.
“Kami sedang memastikan mana yang boleh dan mana yang tidak. Sehingga pelaksanaannya nanti lebih jelas dan tidak menimbulkan keraguan,” katanya. Meski demikian, Agustina menegaskan bahwa aturan baru akan lebih fleksibel daripada sebelumnya.
Fokus Ketahanan Pangan dan Lingkungan
Pada tahun 2026, Pemkot Semarang mengarahkan pemanfaatan dana operasional RT untuk mendukung program prioritas daerah, terutama ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.
Menurut Agustina, berbagai kegiatan masyarakat dapat sesuai dengan tema tersebut agar manfaat program semakin terasa bagi warga.
“Kami berharap mayoritas usulan kegiatan mengarah pada ketahanan pangan dan lingkungan hidup karena itu menjadi fokus pembangunan tahun ini,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kegiatan masyarakat yang sebelumnya identik dengan perlombaan peringatan HUT Kemerdekaan dapat diarahkan pada aktivitas yang mendukung isu lingkungan.
“Kalau kemarin lomba makan kerupuk, kalau sekarang mungkin lombanya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya lomba mengumpulkan sampah organik atau kegiatan lain yang relevan,” tuturnya.
Pengadaan Barang Tetap Diperbolehkan
Agustina juga meluruskan sejumlah kesalahpahaman terkait penggunaan dana untuk pengadaan barang.
Menurutnya, pembelian barang tetap bisa terlaksana selama mengikuti Standar Satuan Harga (SSH) yang telah pemerintah tetapkan.
“Misalnya ada ketentuan harga kursi maksimal Rp300 ribu per unit. Itu bukan berarti hanya boleh membeli satu kursi, tetapi harga satuannya yang harus mengikuti ketentuan,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh pengadaan tetap harus mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan pemerintah. “Harus mengikuti ketentuan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Pemkot Semarang juga melakukan penyederhanaan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang selama ini banyak dikeluhkan pengurus RT dan RW.
Sebelumnya, terdapat sekitar 10.200 RT yang terealisasi, namun kendala yang dihadapi adalah persoalan administrasi laporan.
“Dari 10.621 RT di Kota Semarang, terealisasi ada 10.157 RT yang mencairkan, memang kemarin kendalanya laporan. Dan ini akan kita sederhanakan,” ungkap Agustina.
Ia berharap dengan penyederhanaan mekanisme tersebut, penyaluran BOP dapat berjalan lebih lancar dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di tingkat lingkungan. “Yang penting harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (*)
