“Tadi kita koordinasi, karena BPS ada instruksi dari Presiden RI untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat. Apakah masyarakat tergolong miskin, kaya, dan sebagainya. Di sisi lain untuk penanganan kemiskinan ekstrem, BKKBN juga akan melakukan pendataan,” ujar Taj Yasin.
Kepala BPS Jateng, Adhi Wiriana menjelaskan, BPS Jateng akan melakukan survei dan pendataan terhadap penduduk yang meliputi berbagai hal. Tujuan pendataan yang berlangsung selama satu bulan itu, salah satunya adalah sebagai sistem satu data untuk perbaikan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Kegiatan ini antara lain terkait dengan pelayanan pembuatan e-KTP, pelaporan data, juga akan mendata rumah tangga yang memiliki usaha mikro. Selain itu, tidak hanya yang akan menerima bantuan yang akan kami data, tapi yang tidak mendapatkan bantuan, termasuk orang kaya yang seharusnya tidak mendapat bantuan tapi ternyata dia mendapat bantuan juga akan kami survei,” terangnya.
Ia menyebutkan, kegiatan survei BPS butuh sinergi dari berbagai dinas atau instansi di Jawa Tengah. Terutama dukungan pemerintah provinsi dan bupati/wali kota untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Terlebih pada waktu yang bersamaan pada September-Oktober 2022, juga ada pendataan keluarga dari BKKBN dan studi kasus kemiskinan ekstrim dari Dinas Sosial. (Ak/El)
