Temuan DEEP Indonesia di Pemilihan Serentak 2024, terdapat 13 temuan kandidat kepala daerah yang melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang minim padahal sangat sering melakukan kampanye serta baliho dan spanduk terpasang di mana-mana.
Ketika yang menjadi alasan pilkada dipilih oleh DPRD adalah biaya politik yang mahal, maka solusinya bukan mengubah sistem pemilihan tetapi transparansi dana kampanye agar publik dapat melihat secara komperhensif termasuk menjawab dan membongkar apakah benar atau tidak ada mahar politik yang sudah ditetapkan di internal partai.
Risiko Disintegrasi dan Hilangnya Kontrol Publik
Berdasarkan pemantauan Deep Indonesia terhadap berbagai isu krusial di daerah—seperti penanganan bencana di Sumatera dan konflik sumber daya alam—kepala daerah yang terpilih langsung memiliki beban moral dan legitimasi untuk hadir di tengah rakyat.
Jika DPRD yang memilih, kepala daerah akan menjadi “petugas partai” yang lebih takut koalisi dewan copot daripada kena hujat rakyat yang sedang menderita.
Sentimen Pemberitaan dan Respon Percakapan di Ruang Publik
Merujuk data Deep Intelligence Research (DIR), yang melakukan penarikan data dari tanggal 27 Desember s.d. 3 Januari 2025 pukul 20.00 WIB dengan keyword Pilkada Tidak Langsung dan Pilkada Dipilih DPRD, terdapat 281 pemberitaan di media cetak, online, dan elektronik dengan sentimen positif 52%, 1% netral, dan 47% negatif.
Sementara dalam percakapan di media sosial, yaitu X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok dominan sentimen netral dan negatif.
Artinya Pilkada lewat DPRD ini elite partai dukung namun mendapat penolakan dari rakyat yang ter-capture dalam percakapan di media sosial.
Pernyataan DEEP Indonesia Mengenai Pilkada Lewat DPRD
Atas dasar hasil kajian kualitatif pemantauan di lapangan dan kuantitatif melalui media monitoring dan menganalisis percakapan publik di media, DEEP Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
