SEMARANG, beritajateng.tv – Kabupaten Semarang kini memiliki ikon wisata edukasi baru. Ini setelah Fort Willem I (Benteng Pendem) Ambarawa, Kabupaten Semarang secara resmi buka untuk umum.
Secara simbolis, peresmian dilakukan oleh Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andhy Kusuma, mewakili Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin di kompleks Fort Willem I, Senin 17 November 2025.
Pada kesempatan ini, Brigjen TNI Muhammad Andhy Kisuma mengatakan, meski revitalisasi bangunan aset cagar budaya ini sudah rampung beberapa waktu lalu, baru hari ini peresmiannya berlangsung.
Bangunan Fort Willem I, jelas Andhy, merupakan aset bersejarah yang Kementerian Pertahanan kelola telah mendapatkan anggaran APBN untuk revitalisasi melalui Kementerian PUPR.
BACA JUGA: Pengebutan Proyek Exit Tol Ambarawa, Bupati Semarang: Bakal Mudahkan Akses Wisata-Perekonomian Lokal
Saat ini, pengelolaannya bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT The Lawu Group untuk destinasi eduwisata. Karena bangunan seluas 27.286,38 meter persegi ini memiliki arti historis.
Fort Willem I menjadi bukti dan saksi sejarah perjuangan ABRI atau TNI dalam melawan penjajah di tanah air. “Sehingga bangsa Indonesia bisa merebut kemerdekaan,” tambah kasdam.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menambahkan, harapannya, eduwisata ini akan semakin memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang.
Bupati juga berharap dengan pembukaan Fort Willem I ini akan menjadi daya tarik wisata baru di Kabupaten Semarang. “Semoga semakin ramai dan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di Kabupaten Semarang ini,” tegas Ngesti Nugraha.
Bupati juga menyampaikan, pemanfaatan Fort Willem I sebagai ikon wisata edukasi merupakan sinergitas antara Kodam IV/ Diponegoro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.
BACA JUGA: Penting! Daftar Tempat Wisata yang Perlu Kamu Hindari saat Musim Hujan
Bupati menyampaikan, dalam pemanfaatan Fort Willem I sebagai aset eduwisata ini, Pemkab Semarang terus berkoordinasi dengan beberapa pihak. Yakni Kodam IV/ Diponegoro, Kementerian PUPR dan juga Balai Cagar Budaya.
“Sehingga, pemanfaatan aset bersejarah dan bangunan cagar budaya ini tidak menyalahi ketentuan maupun regulasi pemanfaatan yang telah teratur dalam perundang-undangan,” tegas Ngesti Nugraha. (*)
Editor: Farah Nazila
