SEMARANG, beritajateng.tv – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menginginkan peningkatan 40 kota di Indonesia agar levelnya setara Jakarta. Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi debat cawapres Pemilu 2024 yang berlangsung pada Jumat, 22 Desember 2023 malam.
Selain itu, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka sempat menyebut Cak Imin tidak konsisten soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menanggapi hal tersebut, Rifqi Syauqi, dari Relawan Ubah Bareng Jawa Tengah menyebut, skala prioritas pasangan Anies – Cak Imin lebih fokus kepada membangun kota-kota untuk menjadi pusat ekonomi.
Sebelumnya, Gibran sempat menyinggung kehadiran Cak Imin dalam potong tumpeng titik 0 Km IKN. Menurut Rifqi, daripada membangun IKN, pasangan Anies – Cak Imin memang lebih fokus pada pemerataan infrastruktur kota-kota lain yang sudah ada.
“Ekonomi digenjot agar orang-orang kerja tak selalu di Jakarta. Di situ sudah ada pemerataan, tapi permasalahannya adalah kita sudah banyak mengeluarkan APBN,” katanya dalam diskusi debat cawapres.
BACA JUGA: Kisah Ardiyanto, Dosen Asal Semarang yang Ikut Sayembara Desain IKN
Sementara itu, Naufal Ramadhan, Koordinator AMIN Muda Jawa Tengah mengungkapkan, dalam visi dan misi Anies – Cak Imin memang tak menyinggung soal IKN. Namun, hal tersebut bukan berarti Anies – Cak Imin tidak mendukung pembangunan ibu kota baru itu.
Pasangan Anies – Cak Imin akan kaji ulang IKN
Terlebih, jelas Naufal, pada misi ke 4 Anies – Cak Imin dengan jelas berbunyi, ‘Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan.’ Hal ini secara tidak langsung mendukung adanya perkembangan pada kota-kota yang sudah ada.
“IKN menjadi problematik karena Gibran bilang masuk investor. Tapi bayangkan IKN menjadi kawasan ibu kota membangun UUnya saja hanya 52 hari tanpa partisipasi publik,” jelasnya.
Maka dari itu, kata Naufal, apabila Anies – Cak Imin terpilih maka mungkin akan banyak gelaran diskusi untuk menyelesaikan persoalan tentang IKN. Apalagi, lanjutnya, pemindahan ibu kota tak menjamin pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar.
Naufal menambahkan, pembangunan ibu kota yang berlokasi di Kalimantan Timur itu hingga saat ini masih belum jelas urgensinya. Ia mempertanyakan, miliaran dana untuk membangun istana mengapa tidak digunakan untuk menambah program ekonomi yang menyejahterakan rakyat.
“Buktinya di Jakarta yang UMRnya Rp4,9 juta tetapi di Banten itu masih Rp2 jutaan. Di visi misi AMIN jelas mengatakan kota yang bawah akan di tengahkan, yang tengah akan di ataskan. Jadi solusinya bukan pindah ke IKN,” tandasnya.
BACA JUGA: Siapkan 1.740 Hunian, Pemerintah Pindahkan 3.246 ASN ke IKN Mulai Juli 2024
Terakhir, AMIN Muda Jateng pun berharap, apabila Anies – Cak Imin terpilih, mereka akan kembali mengkaji ulang pembangunan IKN. Namun demikian, Naufal menegaskan bahwa slogan perubahan yang pasangan nomor urut 1 angkat bukan berarti nantinya semua program pemerintah sebelumnya akan dihapus.(*)
Editor: Farah Nazila
