SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah membahas rencana skema laporan kinerja Ketua RT, RW dan Sekretaris yang menerima honorarium perbulannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Eko Krisnato mengatakan, mulai 2026 Pemkot berencana menerapkan indikator kinerja sebagai alat evaluasi bagi para pengurus lingkungan yang selama ini menerima honor rutin setiap bulan.
Menurutnya Ketua RT, Sekretaris RT, dan Ketua PKK di Kota Semarang memang telah mendapatkan honorarium dari pemerintah kota. Ketua RT menerima Rp700 ribu per bulan, Sekretaris RT Rp300 ribu per bulan, dan Ketua PKK RT Rp300 ribu per bulan.
Menurut Eko, pemberian honor ke depan tidak lagi semata-mata melekat pada jabatan. Tetapi harus di sertai dengan tanggung jawab dan capaian kinerja yang terukur.
“Harapannya honor itu tidak hanya melekat karena jabatannya, tetapi juga karena ada indikator kinerja yang harus terpenuhi,” ujar Eko, Senin, 19 Januari 2026.
Ia menjelaskan, indikator kinerja tersebut nantinya menjadi dasar evaluasi bagi Ketua RT, Ketua RW, maupun Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD) yang menerima bantuan honor dari Pemkot Semarang. Penilaian akan mengacu pada lima program prioritas pembangunan kota.
BACA JUGA: BPBD Catat 16 Kejadian Longsor di Awal 2026, Warga Semarang Diminta Waspada
“Indikatornya mengacu pada lima program, yaitu Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Tangguh, dan Semarang Makmur,” jelasnya.
Eko menambahkan, kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pengurus lingkungan dalam mendukung program-program pemerintah.
Dengan adanya indikator kinerja, Pemkot berharap penggunaan anggaran bisa lebih terarah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Ini bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban. Kami ingin peran RT benar-benar selaras dengan program pemerintah kota,” katanya.
Saat ini, penyusunan indikator kinerja tersebut masih dalam tahap pembahasan internal di DP3A Kota Semarang. Pemerintah juga membuka ruang dialog untuk menampung berbagai masukan dari masyarakat dan para pengurus wilayah.
*Usulan Bendahara RT Bisa Dapat Honor*
