SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengupayakan penganggaran untuk penempatan ribuan guru swasta passing grade (PG) 2021 di tahun 2026.
Sebelumnya, Forum Guru Swasta Nasional Jateng mengeluhkan dan mempertanyakan nasib mereka sejak lolos atau passing grade dalam seleksi PPPK tahun 2021 silam. Meskipun berstatus lolos, mereka tak kunjung mendapat penempatan hingga kini.
Menanggapi itu, Sekretaris Komisi E Zainuddin menyinggung rekrutmen 1 juta PPPK guru yang pemerintah gagas pada 2021 silam. Dalam hematnya, perekrutan itu merupakan hal yang wajar, menimbang masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan guru. Hal itu Zainuddin sampaikan saat beritajateng.tv jumpai langsung di kantornya, Kamis, 17 Juli 2025 sore.
“Kebijakan pemerintah 2021 itu sudah melalui sebuah kajian yang mendalam, karena dari sisi kebutuhan itu sudah sesuai dengan yang sekolah butuhkan di seluruh Indonesia. Maka wajar ketika mereka sudah lulus passing grade, kemudian mereka menuntut untuk diangkat, semua persyaratan prosedur sudah dilalui,” tegas Zainuddin.
BACA JUGA: Kembangkan Pertanian Organik, Pemkab Blora Jalin Kerja Sama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Selain itu, Zainuddin pun turut menyoroti Forum Guru Swasta Nasional Jateng yang berkali-kali melakukan audiensi, namun tak mendapat jawaban pasti. Pihaknya pun berjanji akan mendorong proses penganggaran di DPRD Provinsi Jateng, terkait penempatan 1.411 guru swasta P1 tersebut.
Terlebih, kata Zainuddin, masih banyak sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemprov Jateng yang membutuhkan guru.
“Apalagi mereka juga sudah lolos passing grade dan ini diprioritaskan agar punya kepastian, bahwa setiap kebijakan negara itu bisa dilaksanakan, dirasakan secara langsung oleh rakyat. Kan aneh ketika wes lolos seleksi malah tidak dipakai, ada formasi baru mereka tidak masuk. Ini kan juga aneh kalau seperti itu,” ungkapnya.
Zainuddin ungkap APBD Jateng sebenarnya cukup untuk rekrutmen guru, asal pendidikan memang jadi prioritas
Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyebut penempatan ribuan guru swasta ini akan berpeluang di sertakan pada penganggaran 2026 mendatang. Apalagi, kata dia, pendidikan menjadi bidang yang masuk prioritas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
“Khususnya fokus Pak Luthfi, prioritasnya, adalah meningkatkan sumber daya manusia, fokus kepada dunia pendidikan, dan salah satunya tentu tersedianya guru-guru yang cukup dan berkualitas. Dan saya kira kalau itu sudah menjadi skala prioritas, anggaran dari manapun bisa kita upayakan,” tegasnya.
Pihaknya pun membenarkan adanya upaya untuk menyertakan penempatan ribuan guru swasta ini pada 2026 mendatang.
“Betul, ini kan proses penganggaran untuk 2026. Barangkali nanti formasi sudah dibuka dan diproses di tahun depan, kemudian tahun depannya betul-betul sudah bisa berjalan,” jelas Zainuddin.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Respons Polemik PPPK Guru di Jateng: Pemda Buka Formasi Tak Sesuai Database BKN
Ia menegaskan, APBD Jateng cukup untuk membiayai pengangkatan atau penempatan ribuan guru swasta tersebut. Dengan catatan, pendidikan memang menjadi fokus utama dari Pemprov Jateng.
“Sejauh ini saya kira kalau menjadi skala prioritas kebijakan, [anggarannya] cukup memadai untuk bisa di gunakan rekrutmen guru-guru,” pungkas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
