UNGARAN, beritajateng.tv – Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha menegaskan bahwa masyarakat berperan penting menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemkab Semarang menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk meningkatkan partisipasinya. Salah satunya yakni dengan memberikan bantuan hibah Pemkab Semarang kepada mereka.
Bantuan hibah Pemkab Semarang kepada ormas ini mereka anggap berkontribusi positif dalam pembangunan daerah.
Hal itu Bupati tegaskan dalam sambutan tertulisnya mengenai hibah Pemkab Semarang yang oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Petrus Triyono bacakan usai penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD).
Acara penandatanganan hibah Pemkab Semarang itu berlangsung di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/4/2023) siang.
Menurut H. Ngesti Nugraha, pembangunan membutuhkan strategi yang tepat agar efektif dan efisien.
“Pemilihan strategi itu penting guna menentukan peran Pemerintah dan masyarakat. Sehingga kedua pihak mampu berperan secara sinergis dan optimal,” tegasnya.
Penandatanganan NPHD berlangsung dengan hadirnya Kepala Bakesbangpol Petrus Triyono dan para ketua ormas secara bergiliran. Selain itu, hadir turut menyaksikan pula Ketua DPRD Bondan Marutohening dan ketua Komisi A DPRD, Badaruddin.
BACA JUGA: Bank Jateng-Kementerian PUPR Salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Ratusan Juta Bantuan Pemkab Semarang untuk Sejumlah Ormas
Petrus Triyono menjelaskan, kali ini ada delapan ormas yang menandatangani NPHD tahap pertama. Ormas itu di antaranya DPC Legiun Veteran RI, DHC Kejuangan 45, PWRI, Senam Tera Indonesia (STI), dan Orari.
Total dana yang Pemkab Semarang hibahkan yakni sebesar Rp 305 juta.
“Secara keseluruhan ada sebelas ormas yang mendapat dana hibah pada tahun ini,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening saat bertemu awak media beritajateng.tv pun memberikan tanggapan. Ia berharap para pengurus ormas itu dapat memanfaatkan dana hibah tersebut untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan baik.
“Yang penting (hibah Pemkab Semarang) dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. SPJ (Surat Pertanggungjawaban)-nya harus diserahkan ke pemerintah dan sesuai dengan peruntukannya,” tandas Bondan Marutohening, Ketua DPRD Kabupaten Semarang. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
