UNGARAN, beritajateng.tv – Buntut efisiensi anggaran infrastruktur bidang pekerjaan umum, pemenuhan infrastruktur dan fasilitas warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jragung juga akan terimbas.
Hingga saat ini, beberapa pemenuhan infrastruktur untuk lingkungan relokasi belum terpenuhi, seperti jalan lingkungan serta ketersediaan fasilitas air bersih bagi kebutuhan warga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, mengungkapkan bahwa pada 2025 ini anggaran infrastruktur bidang pekerjaan umum dari pusat terkena efisiensi. Misalnya seperti Dana Alokasi Umum Spesifik Grade (DAU SG) sebesar nyaris Rp10 miliar.
“Utamanya untuk pemeliharaan jalan serta untuk air bersih,” ungkap Soekendro di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa, 18 Februari 2025.
Sesuai arahan Kemenko PMK, kara dia, ada efisiensi di Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp10 miliar.
BACA JUGA: Video Pembangunan Masjid dan Jalan di Relokasi Bendungan Jragung Tinggal Pelaksanaan
Kemudian, pada tahun 2025 ini Kabupaten Semarang juga sudah tak menerima DAK di bidang kebinamargaan. Sebab, jalan-jalan di Kabupaten Semarang dianggap baik mantap.
“Karena dianggap baik mantap ini jadi anggarannya dikurangi dan tidak dapat DAK lagi. Sehingga untuk efisiensi di bidang infrastruktur, itu yang terjadi, dan mohon pengertian masyarakat [karena] ini mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Namun, lanjut Soekendro, Bupati Semarang tengah mencarikan solusi untuk anggaran pemeliharaan kondisi jalan. Walaupun terkena efisiensi, tak mungkin anggaran pemeliharaan jalan terabaikan.
“Jadi inilah yang sedang kami carikan solusi. Kami mencari solusi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang,” lanjutnya.
Tak hanya Bendungan Jragung, Revitalisasi Benteng Pendem juga terdampak efisiensi
Dengan adanya PSN seperti Bendungan Jragung, Soekendro menyebut Revitalisasi Benteng Willem I Ambarawa juga akan ikut terdampak. Pasalnya, hingga saat ini anggaran dari Kementerian PUPR masih “terblokir”.
“Itu kaitanya dengan masyarakat kami yang ada di Kedungglatik. Mereka sedang dalam proses menempati kawasan relokasi. Sesuai hasil rapat bersama Forkopimda kemarin, itu juga masih terblokir anggarannya,” tuturnya.
Perihal relokasi warga terdampak Bendungan Jragung, sayangnya hingga kini jalan lingkungan serta penyediaan fasilitas air bersih masih belum rampung.
BACA JUGA: Pembangunan Relokasi Bendungan Jragung Tak Kunjung Usai, Sejauh Mana Progresnya?
“Untuk air bersih sebenarnya ada dua alternatif sokusi. Karena masih ada potensi melalui pembuatan sumur dalam (bor) dan juga sumber mata air,” tuturnya.
Hanya saja, kata dia, solusi mata air pemanfaatannya sekadar untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk air minum menggunakan air dari sumur bor.
“Itu solusi yang paling bisa kami lakukan,” tegas Soekendro. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
