SEMARANG, beritajateng.tv – Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauzi bahwa wajib perusahaan untuk memberikan THR bagi seluruh karyawannya termasuk ojek online (Ojol).
Hal tersebut membuat banyak berbagai pihak mempertanyakan. Bahwa ojek online (Ojol) merupakan pekerja kemitraan yang bukan termasuk hubungan kerja. Seperti perjanjian kerja sesuai Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15.
Oleh karena itu, Rubi W. Purnomo, SVP Corporate Affairs Gojek memberikan keterangannya. Terkait dengan adanya pernyataan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah perusahaan ojek online (Ojol) harus memberikan THR. Pihakny akan selalu menghormati dan mengikuti aturan dari pemerintah sesuai regulasi Permenaker.
“Kami menghormati himbauan yang Kementerian Ketenagakerjaan keluarkan. Serta senantiasa mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku,” terangnya.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15. “Kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi & ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja. Seperti Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya,” ujarnya.
“Sejalan dengan komitmen dan strategi jangka panjang Gojek, kami terus mendukung upaya dan semangat pemerintah untuk menjaga kesejahteraan mitra driver. Sejak 2016, kami telah memiliki program Gojek Swadaya yang tertuju. Untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan telah jutaan mitra driver di seluruh Indonesia nikmati,” jelasnya.
Gojek Tak Wajib Berikan THR Ojol
Swadaya memiliki program khusus pada momen-momen tertentu di Indonesia, termasuk di bulan Ramadhan dan Lebaran. Di tahun ini, program Gojek Swadaya kembali hadir lewat program:
