SEMARANG, beritajateng.tv – Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menjawab persoalan kekurangan dokter di Indonesia dalam di Semarang. Anies berjanji akan melibatkan stakeholder dan para ahli dalam menentukan kebijakan sekolah kedokteran jika terpilih jadi presiden nantinya.
Penjelasan Anies itu saat menjawab pertanyaan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Dr dr Zainal Muttaqin, SpBS(K), PhD saat acara Desak Anies di Kota Semarang, Senin, 5 Februari 2024.
“Bahwa menyusun kebijakan harus mendasarkan pada data yang akurat, yang kedua harus melibatkan stakeholder yang relevan sehingga kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang menjawab persoalan,” jelasnya.
Anies menjelaskan, presiden seharusnya tidak ikut serta dalam menentukan banyaknya sekolah kedokteran yang akan dibuka. Hal tersebut, kata dia, adalah bukti kecenderungan pemerintah dalam melakukan micro management.
Padahal, lanjut Anies, pemerintah harusnya memiliki yang namanya micro question. Sehingga nantinya solusi sesuai dengan permasalahan yang ada.
“Presiden cuma bilang ‘saya ingin memastikan bahwa pendidikan kedokteran bisa menyuplai kebutuhan dokter Indonesia secara berkelanjutan’. Bagaimana caranya nah itu kerjakan, datanya, stakeholdernya, susun kebijakannya, lalu siapkan langkahnya. Tapi angkanya monggo,” tambahnya.
Anies menuturkan, menyerahkan solusi kepada stakeholder dan para ahli merupakan contoh dari micro question. Di sisi lain, ia menyebut jika micro management sangat berbahaya bagi pemerintahan karena nantinya menyebabkan bawahan tidak berani menentang atasan meski atasannya salah.
“Itu cara saya dalam menyusun keputusan ketika menghadapi persoalan yang tingkat expertisenya membutuhkan expertise-expertise spesial, termasuk di bidang kedokteran,” tandasnya.
Distribusi dokter tertumpuk di Pulau Jawa
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Dr dr Zainal Muttaqin, SpBS(K), PhD pada kesempatan itu mengatakan, pada debat terakhir kemarin, salah satu capres, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kekurangan 140 ribu dokter sehingga berencana membangun 300 FK baru.
Padahal, kata Zainal, setiap program harus bersumber pada data yang valid. Menurutnya, Prabowo hanya melihat jumlah dokter yang tercatat di Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, banyak lulusan FK yang tidak bekerja di bidang kesehatan, termasuk Zainal sendiri.
“Jadi data yang paling akurat adalah surat izin dokter. Sampai dengan 30 agustus 2022, jumlah dokter kita ada 160 ribu dokter umum dan 42 ribu dokter spesialis. Ada perbedaan 70 ribu dengan data Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Zainal mengungkapkan, sejak peresmian UU Kesehatan pada bulan Juli 2023 lalu, telah berdiri 25 FK baru di sekitar Pulau Jawa. Yang mana seharusnya menurut Undang-Undang, pembangunan FK harusnya berlokasi di tempat yang belum memiliki FK sebelumnya.
BACA JUGA: CEK FAKTA: Anies Sebut 15 Juta Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental, Benar?
Artinya, lanjut Zainal, ada masalah distribusi dokter umum di luar Pulau Jawa. Ia mencontohkan, 1 dokter umum di Jakarta 1 melayani 600 orang. Tapi, 1 dokter umum di Sulawesi Barat melayani 11 ribu orang.
“Dengan 95 FK saat ini akan menghasilkan 14 ribu dokter baru. Artinya, dalam 10 tahun lagi, jumlah dokter akan meningkat 65 persen,” katanya.(*)
Editor: Farah Nazila
