SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan elpiji nonsubsidi pada Sabtu, 18 April 2026 lalu. Salah satu yang terdampak yakni LPG Bright Gas ukuran 12 kg.
Mengacu laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga LPG 12 kg di wilayah Jawa Tengah berada di kisaran Rp228.000 per tabung. Kenaikan ini memunculkan potensi penyimpangan ԁistribusi, termasuk penimbunan hingga penyuntikan dari elpiji subsidi 3 kg ke tabung nonsubsidi.
Ꭰirektur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djoko Julianto, menegaskan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi bersama sejumlah pihak untuk mencegah praktik tersebut.
BACA JUGA: Kepala Sekolah di Brebes Oplos LPG, Polda Jateng Selidiki Keterlibatan Guru Lain dan Yayasan
Djoko menyebut, jajaran Polda Jateng hingga tingkat Polres telah ԁiminta melakukan pemantauan langsung ke pasar dan agen untuk memastikan ԁistribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan pihak Pertamina dan kami akan melakukan upaya terus sosialisasi termasuk melakukan kegiatan rutin. Kemarin jajaran Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran sudah kami sampaikan kepada para Kasatreskrim untuk melakukan upaya koordinasi dan pemantauan di pasar-pasar yang ada,” ujar Djoko, Kamis, 23 April 2026.
Harga LPG 12 Kg Naik, Stok LPG dan BBM Ꭰipastikan Aman, Polisi Cegah Penimbunan
Djoko menegaskan, hingga saat ini stok LPG dan BBM di Jawa Tengah masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan.
“Sebenarnya stok sampai dengan hari ini Pertamina ada, stoknya masih berlebih. Kami terus berupaya jangan sampai kita temukan lagi beberapa oknum yang melakukan penimbunan-penimbunan LPG ataupun BBM sehingga akan menjadi kelangkaan yang ada di masyarakat,” tegas Djoko.
Pengawasan juga ԁilakukan terhadap ԁistribusi di tingkat agen agar tidak terjadi penyaluran berlebih ke pihak tertentu yang berpotensi memicu penyimpangan.
