SEMARANG, beritajateng.tv – Pemenuhan hunian yang layak bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan soal martabat, keadilan sosial, dan masa depan keluarga .Di titik inilah, kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen, patut dibaca sebagai langkah strategis yang nyata dan terukur.
Pemerintah tidak hanya berbicara target, tetapi menghadirkan hasil konkret. Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan bahwa penanganan backlog perumahan tidak bisa ditopang oleh satu sumber anggaran semata.
Pemenuhan Hunian Jateng
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, intervensi pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.
Hasilnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka ini melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan. Baik dari peningkatan kualitas hunian melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai pembangunan baru (PB).
BACA JUGA: Hadapi Nataru, Pemprov Jateng Mulai Buka Posko Terpadu
Dari APBN, misalnya, target semula 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit, berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa.
Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat–daerah yang berjalan searah. Capaian itu sangat luar biasa mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya.
“Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya,” ujar Boedyo, Rabu, 24 Desember 2025.
Bahkan, kebijakan pemerintah provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian. Dari total tersebut, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Benarkan Siswa Tetap Dapat MBG Saat Libur Nataru: Bisa “Delivery” ke Rumah
Dukungan Pemda
Kontribusi APBD kabupaten/kota juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit. Angka ini hampir dua kali lipat.
Sementara itu, dukungan CSR dan Baznas menembus 4.012 unit dari target 2.070 unit, menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat.
“Capaian paling signifikan justru datang dari partisipasi masyarakat yang mencapai 219.524 unit, kemudian validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top-down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” tuturnya.
Tentu, pekerjaan belum selesai. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.058.454 unit. Angka ini menjadi pengingat bahwa tantangan ke depan masih besar. Namun, dengan fondasi kebijakan yang sudah terbukti efektif, arah yang jelas, serta kepemimpinan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, optimisme tetap relevan untuk dijaga.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Pemprov Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun harapan. Hunian layak menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar proyek angka. Negara hadir hingga ke dinding-dinding rumah warganya, di situlah pembangunan menemukan makna yang sesungguhnya.
“Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimis untuk program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun di masa mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menuturkan bahwa program peningkatan hunian layak merupakan fokus pembangunan di Jawa Tengah, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Program tersebut untuk menggandeng stakeholder dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan APBN.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi,” ucapnya. (*)
