UNGARAN, beritajateng.tv – Efisiensi dan pemangkasan anggaran sejumlah kegiatan di pemerintahan terus berdampak luas pada bisnis sektor akomodasi.
Setelah hotel dan convention, sektor usaha transportasi darat komersial tak luput harus merasakan efek domino kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Mulai dari lesunya order hingga pembatalan kontrak sewa armada bus dari sejumlah instansi ‘pelat merah’. Tak pelak para pengelola perusahaan otobus (PO) harus memutar otak untuk menyiasati situasi yang sangat tidak menguntungkan ini.
Dampak Efisiensi Anggaran
Handika Gusni Rahmulya, pengelola PO Citra Dewi, di Kecamatan Bandungan mengungkapkan, lesunya bisnis transportasi ini sudah terasa sejak Januari 2025 lalu.
BACA JUGA: Kebijakan Efisiensi Anggaran: KPU Blora Kembalikan Enam Kendaraan Operasional
Seiring dengan terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025, ia pun kian gigit jari. Sejumlah order yang sudah deal dari instansi pemerintahan berujung pembatalan.
Adanya efisiensi anggaran ini berdampak turunnya omset pengelola usaha jasa transportasi pariwisata.
“Kalau dihitung ada penurunan sekitar 25 sampai dengan 35 persen,” jelasnya.
Ia mengakui, instansi pemerintahan menjadi salah satu pangsa dan konsumen yang potensial bagi para pelaku jasa transportasi di sektor pariwisata.
Biasanya setiap menjelang bulan Ramadan, ada order armada untuk ziarah maupun instansi yang mengadakan kegiatan.
BACA JUGA: Program SSA di Ambarawa Lolos Efisiensi Anggaran Infrastruktur
Akan tetapi, sejak ada instruksi efisiensi, sejumlah instansi pemerintahan yang melakukan pembatalan kontrak sewa armada bus.
“Alasan efisiensi anggaran yang cukup ketat di lingkungan instansi pemerintahan, akhirnya batal (0rder),” lanjutnya.
Handika menambahkan, seperti di garasi PO Citra Dewi, saat ini ada 27 armada bus yang ‘ngandang’ dan hanya ada 22 armada diantaranya yang ada driver dan kru.
Awak Bus Alih Profesi
Sebelumnya setiap armada bus ada driver dan kru masing-masing yang bertanggung jawab, tetapi saat ini tidak semuanya ada.
Beberapa kru atau driver juga mengundurkan diri atau memilih untuk beralih profesi akibat lesunya order/penyewa bus.
“Kami memang masih menahan diri untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi memang situasi dan kondisinya sudah seperti ini,” jelasnya.
Kiat lain yang ia lakukan saat ini yakni menunda pembaruan armada bus.
“Jika dihitung-hitung dengan order yang sepi juga tidak efektif bagi kami,” pungkasnya. (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
