SEMARANG, beritajateng.tv – Di tengah memanasnya konflik Iran-Israel, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan mitigasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Uni Emirat Arab dan sekitarnya.
Karding mengaku pihaknya telah meminta Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian P2MI untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Besar UEA dan sekitarnya, termasuk Qatar.
“Banyak pertanyaan soal itu ke saya, ini Dirjen Perlindungan sudah saya minta untuk koordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Qatar, terutama Qatar ya, beliau sudah melakukan mitigasi,” ungkap Karding saat dijumpai di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Kamis, 26 Juni 2025.
BACA JUGA: Dukung Mahasiswanya Kerja ke Luar Negeri, Undip dan KP2MI Bangun Migrant Center di Sekolah Vokasi
Pihaknya menegaskan Indonesia hadir melindungi PMI maupun warga negaranya yang tengah bekerja di negara yang Karding sebut bersekutu dengan Amerika Serikat, termasuk UEA.
“Intinya kami hadir melindungi, menjaga PMI yang ada di negara UEA. Terutama yang dianggap sekutunya Amerika termasuk Qatar itu,” terang dia.
Kementerian P2MI tahan calon pekerja migran yang pergi ke Timur Tengah
Lebih lanjut, Karding mengaku pihaknya tengah menahan keberangkatan calon PMI yang hendak bekerja ke wilayah Timur Tengah selama perang Iran-Israel masih berlangsung.
Terlebih, kata dia, tak sedikit TKI yang bekerja di Timur Tengah seperti Arab Saudi.
“Sementara kita hold dulu untuk ke daerah Uni Emirat Arab. Kalau pekerja domestik sudah kita larang sejak 2011,” pungkasnya.
DPR RI minta WNI di wilayah konflik tetap tenang
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di wilayah konflik antara Iran dengan Israel agar tetap tenang. Sebab, pemerintah terus mengupayakan evakuasi secara bertahap ke Tanah Air.
“Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan meng-update kabar WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.
Ia pun menegaskan bahwa pimpinan DPR RI dan Komisi I DPR RI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah. Hal itu guna memonitor keadaan WNI yang masih terjebak di wilayah konflik Iran-Israel.
Dasco meminta pula kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, untuk terus membuka layanan hotline yang dapat WNI hubungi bila dalam kondisi darurat.
“Mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik,” kata dia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
