SEMARANG, beritajateng.tv – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak para wajib pajak tidak perlu khawatir akan adanya sanksi administrasi akibat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak. DJP juga memastikan tidak ada beban tambahan bagi wajib pajak akibat peralihan ke sistem baru.
Hal ini kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, melalui siaran persnya, Jumat, 17 Januari 2025.
Menurut dia, hingga 9 Januari 2025 pukul 18:55 WIB, sekitar 126.590 wajib pajak telah berhasil mendapatkan sertifikat digital untuk menandatangani faktur pajak.
Sementara itu, total 34.401 wajib pajak telah membuat faktur pajak dengan jumlah keseluruhan faktur yang telah di buat mencapai 845.514. Dan 236.221 faktur pajak telah di validasi atau di setujui.
BACA JUGA: Kanwil DJP Jawa Tengah I Kembali Pidanakan Pengemplang Pajak
Dwi Astuti mengakui, sejak penerapan aplikasi pajak baru, Coretax, oleh DJP pada 1 Januari 2025. Banyak wajib pajak yang mengalami kendala dalam penggunaannya.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas kendalmeminta maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan. Lantaran penggunaan fitur-fitur dalam layanan Coretax,” ujarnya.
Dwi Astuti menjelaskan bahwa hingga saat ini, DJP terus berupaya memperbaiki kendala-kendala yang ada untuk memastikan layanan Coretax dapat berjalan dengan baik.
Langkah-langkah perbaikan mencakup:
1. Perluasan Jaringan dan Peningkatan Kapasitas Bandwidth: Untuk mendukung kinerja aplikasi yang lebih optimal.
2. Penunjukan Penanggung Jawab: Melibatkan penanggung jawab perusahaan (role access/impersonate) dan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam pembuatan faktur pajak.
3. Pembuatan Faktur Pajak: Memungkinkan pengiriman faktur dalam bentuk normal maupun *.xml. Saat ini, sistem Coretax DJP dapat menerima hingga 100 faktur per pengiriman, dengan rencana peningkatan kapasitas dan perbaikan fitur pencetakan dokumen.
4. Pendaftaran: Termasuk pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, serta pelaksanaan update data dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition).
5. Pembayaran: Mencakup aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan pajak.
