Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh investasi, konsumsi masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Dikatakannya, bila pertumbuhan ekonomi terhambat, berarti diantara ketiga tadi ada yang kurang. Kemudian jika ada ekspor sebagai tambahan, maka bisa dilihat bahwa konsumsi masyarakat meningkat apa tidak.
“Ini kalau tidak meningkat berarti penyebabnya adalah investasi pemerintah. Saya menduganya pengeluaran pemerintah ini kurang progresif dalam pencairan APBD nya atau dorongan APBD yang untuk goverment expenditure atau inventasi pemerintah kurang. Kalau konsumsi masyarakat itu kan pada kemampuan masyarakat, ini juga sinkron karena pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah daripada nasional maka bisa saja konsumsi masyarakat juga kurang meningkat,” tandasnya.
Dia berpendapat, usai pandemi Covid-19 mereda. seharusnya perekonomian mulai bangkit. Terutama di sektor hiburan, pariwisata, dan kuliner.
Mantan Dekan FE Unimus itu menyayangkan, destinasi wisata di Jawa Tengah sangat kurang bila dibandingkan dengan destinasi wisata yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat.
Guna menekan angka inflasi di Jateng, Hardi pun memberikan masukan-masukan ke Pemprov Jawa Tengah.
“Maka yang perlu didorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksinya, sehingga inflasi itu menjadi sebab bukan akibat. Kalau kebutuhan masyarakat di Jateng itu terpenuhi maka inflasi otomatis menurun, namun kalau faktor permintaan tidak terpenuhi maka akan mendorong inflasi naik,” katanya.
Menurutnya, inflasi adalah akibat sehingga yang diselesaikan adalah sektor produksi atau kesediaan kebutuhan masyarakatnya. “Kebutuhan ini bisa sektor jasa atau barang. Kalau sektor barang terhalang akibat produksi, terhalang akibat kenaikan BBM, atau upah minimum regional itu kan bisa menghambat produksinya sehingga bisa mengakibatkan inflasi,” kata Hardi.
Terkait investasi yang banyak dilakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah, diingatkan oleh Hardi investasi asing tidak secara otomatis memberikan kesejahteraan di masyarakat.
