PATI, beritajateng.tv – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati resmi mengeluarkan maklumat guna merespons rencana aksi massa pada 13 Agustus 2025 mendatang di Alun-alun Pati.
Maklumat tersebut berisi seruan menjaga ketertiban sekaligus permintaan agar Bupati Sudewo memberikan permohonan maaf secara terbuka pada masyarakat Pati Bersatu.
Ketua PCNU Pati, K.H. Yusuf Hasyim, menjelaskan maklumat ini lahir setelah rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah di kediaman Ketua PWNU Jawa Tengah, K.H. Abdul Ghaffar Rozin, di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso.
BACA JUGA: Bupati Pati Hapus Kebijakan Lima Hari Sekolah, Susul Pembatalan Kenaikan PBB 250 Persen
Rapat tersebut juga menghadirkan Rais Syuriyah PCNU Pati, K.H. Minanurrohman, beserta jajaran pengurus.
Yusuf menegaskan menjaga ketenangan daerah merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Ia mengingatkan potensi gesekan horizontal dapat muncul jika aksi berjalan tanpa kendali.
“Kami menyerukan peserta aksi untuk bersikap santun, menahan emosi, dan mengedepankan akhlakul karimah ketika menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.
PCNU Pati minta Bupati Sudewo instrospeksi atas kebijakan yang merugikan rakyat
Selain itu, Yusuf meminta aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif dan menghindari tindakan represif.
Menurutnya, peran aparat penting untuk memastikan suasana kondusif. Ia juga menegaskan Bupati Pati perlu introspeksi terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Bupati sebaiknya mengumumkan permintaan maaf secara terbuka atas kebijakan yang menimbulkan mudarat. Termasuk klarifikasi klaim sepihak soal persetujuan kebijakan lima hari sekolah,” ujarnya.
Yusuf menilai kebijakan tersebut perlu kajian ulang demi memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi antara sekolah formal, TPQ, dan madrasah diniyah.
BACA JUGA: Bikin Heboh Gegara PBB 250 Persen, Segini Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Sesuai LHKPN 2025
Ia juga mengimbau warga nahdliyin untuk memanjatkan doa serta menggelar istigosah dari rumah masing-masing. Harapannya, Kabupaten Pati tetap harmonis dan terhindar dari perpecahan sosial.
Sebelumnya, Bupati Sudewo menuai kritik setelah menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu rencana aksi massa oleh kelompok Pati Bersatu.
Namun, pada 8 Agustus 2025, Sudewo memutuskan membatalkan kenaikan tersebut dengan alasan menjaga keamanan dan kestabilan daerah.
Keputusan pembatalan itu mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, meski protes terkait kebijakan lain tetap bergulir. (*)
