SEMARANG, beritajateng.tv – Hilangnya jembatan darurat Metro 2 di Meteseh, Tembalang, akibat derasnya arus Sungai Babon menyisakan kekhawatiran baru bagi warga.
Jembatan darurat Metro 2 yang menjadi akses harian masyarakat itu hanyut pada akhir pekan lalu, membuat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di dua kelurahan terhambat.
Jembatan tersebut sebenarnya pembangunannya secara swadaya oleh masyarakat. Namun karena tidak melalui proses perizinan resmi, pemerintah kota kini masih menahan diri untuk mengambil langkah pembangunan kembali.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, mengatakan pihaknya belum menerima laporan teknis terkait kerusakan jembatan. Selain itu, Pemkot tidak bisa langsung turun tangan karena jembatan tersebut tidak masuk dalam perencanaan anggaran serta belum melalui kajian kelayakan.
“Jembatan ini dibangun swadaya dan pembangunannya tidak sepengetahuan pemerintah. Belum ada kajian dan belum ada rekomendasi dari BBWS,” ujarnya.
Sungai Babon yang di lintasi jembatan berada di bawah kewenangan BBWS Pemali Juwana. Karena itu, setiap pembangunan infrastruktur di atas aliran sungai wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari lembaga tersebut.
Jika ke depan muncul usulan pembangunan jembatan permanen, Pemkot harus melalui proses Feasibility Study dan Detail Design terlebih dahulu. Menurut Suwarto, usulan tersebut belum masuk dalam rencana anggaran 2026.
BACA JUGA: Video Spot Uji Nyali Baru, Jembatan Kaca Tinjomoyo Resmi Dibuka
“Kalau kajian nanti menunjukkan bahwa akses ini vital dan layak dibangun, maka bisa dimasukkan usulan pada anggaran 2027. Tahun 2026 masih tahap kajian,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa konstruksi jembatan swadaya memang tidak memenuhi standar keselamatan, terutama dalam menahan tekanan arus sungai saat curah hujan tinggi.
“Secara teknis struktur jembatan itu tidak memadai dan tidak memiliki standar keselamatan,” tegasnya.
Untuk sementara waktu, DPU menyerahkan langkah penanganan kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Jika warga ingin membangun jembatan darurat kembali secara swadaya, pemerintah belum dapat masuk karena belum ada rekomendasi teknis dari BBWS.
Di sisi lain, desakan agar jembatan segera ada pembangunan kembali datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati, menilai jembatan tersebut memegang peranan penting bagi warga Meteseh dan Rowosari.
“Jembatan ini sangat penting dan warga butuhkan karena menjadi akses utama aktivitas ekonomi, sosial, dan mengurai kemacetan di kawasan Metro. Kami berharap Pemkot bisa memfasilitasi pembangunan jembatan permanen,” kata Dini.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan DPU dan Camat Tembalang untuk menyampaikan aspirasi warga. Menurutnya, pembangunan ulang jembatan penting demi kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat.
“Kami berkomitmen mengawal proses ini agar jembatan bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Warga kini menanti kejelasan, apakah kajian pemerintah akan membuka jalan bagi pembangunan jembatan permanen, atau mereka kembali harus mengandalkan jembatan darurat dari swadaya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
