SEMARANG, beritajateng.tv – Jumlah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Jateng mengalami penurunan drastis dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2019 silam, jumlah AKDP di Jateng mencapai sekitar 6.000 armada. Namun, angka itu kini menyusut hingga mencapai 4.000 armada.
Dinas Perhubungan Jateng mencatat, jumlah AKDP Jateng pada tahun 2023 tak sampai menyentuh angka 2.000 an. Adapun faktor perdagangan bebas menjadi salah satu pemicu penurunan jumlah angkutan tersebut.
Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jateng Heri BS Widodo mengungkapkan hal itu usai menghadiri FGD “Strategi Konektivitas Jawa Tengah yang Berkualitas dan Berkelanjutan hingga Tahun 2045” di Kantor Bappeda Jateng, Selasa 11 Juli 2023.
BACA JUGA: Dirlantas dan Kemenhub Darat Segera Tertibkan Tiga Terminal Bayangan di Semarang
“Layanan angkutan menurun dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Saya menangani angkutan ini kan sejak 2019, waktu saya masuk pertama jumlah armada AKDP saja sekitar 6.000. Sekarang tidak sampai 2.000,” ungkap Heri kepada beritajateng.tv
Heri menilai, salah satu faktor penurunan ini dipengaruhi oleh sistem dan praktik perdagangan bebas yang terjadi pada sektor transportasi. Hal tersebut menyebabkan orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
“Faktor penurunan karena tidak menarik, aksesbilitas menjadi rendah karena ada perdagangan bebas. Jadi dampak perdagangan bebas,” bebernya.
Armada AKDP Jateng menurun jadi PR bersama
Tak hanya itu, praktik perdagangan bebas kendaraan pribadi yang berlaku saat ini juga tidak dibarengi dengan kebijakan yang mendukung. Bukan hal yang mustahil jika jumlah AKDP di Jateng dapat menurun secara drastis dalam 4 tahun terakhir ini.
“Sementara kita tidak mengatur strategi ya. Sementara kita dari rumah memilih angkutan umum apa motor, pasti kan sepeda motor, itu cerminan saja,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan sektor transportasi saat ini memang perlu mendapat evaluasi guna mempertahankan eksistensi angkutan umum. Sebagai contoh dengan melakukan pembatasan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.
“Kebijakan memang perlu ada evaluasi juga. Mungkin perdagangan bisa dibebaskan, tapi harus ada pembatasan-pembatasan. Misalnya Kota Semarang yang menjadi smart city, yang masuk Semarang misalnya tidak boleh ada roda dua. Misalnya seperti itu,” paparnya.
BACA JUGA: Jalur Pantura Semarang-Demak Macet Parah, Dishub Jateng Imbau Pengendara Lewat Jalan Alternatif
Heri mengaku layanan angkutan umum, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, memang mengalami penurunan. Maka dari itu, FGD ini menjadi salah satu ajang untuk merumuskan permasalahan tersebut.
Hingga saat ini, pihaknya tengah mengidentifikasi masalah sekaligus mencari alternatif solusi untuk jangka panjang. Perihal turunnya jumlah AKDP, pihaknya membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah armada yang bekerja sama dengan pihak swasta.
“Layanan angkutan umum di Jateng kondisinya menurun, khususnya AKDP menurun. Ini menjadi PR bersama. Sangat mungkin nanti ada penambahan armada. Jangan-jangan kita pemerintah nggak perlu hadir, tapi dari sektor swasta tertarik itu investasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
