Hukum & Kriminal

Kasus Calo Penerimaan Bintara Polri, MAKI Kawal Sidang Pra Peradilan Kapolda Jateng

×

Kasus Calo Penerimaan Bintara Polri, MAKI Kawal Sidang Pra Peradilan Kapolda Jateng

Sebarkan artikel ini
praperadilan Kapolda Jateng
Kuasa hukum MAKI Dwi Nurdiansyah Santoso saat berada di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa 11 April 2023. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Kasus calo penerimaan Bintara Polri terus berlanjut. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan tindak lanjut proses pidana dari 5 eks polisi kasus calo Bintara Polri.

Melalui kuasa hukumnya Dwi Nurdiansyah Santoso, MAKI mengajukan gugatan praperadilan kepada Kapolda Jawa Tengah di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa 11 April 2023.

BACA JUGA: Resmi Dipecat dari Polisi, Modus Lima Anggota Polda Jateng jadi Calo Penerimaan Bintara Terungkap

“Agenda hari ini ada sidang pembacaan gugatan sekaligus pemeriksaan para pihak,” ungkap Dwi kepada wartawan usai sidang berlangsung.

Sidang pertama ini bertujuan untuk mengawasi tindak lanjut penanganan perkara kasus calo Bintara Polri. Hakim tunggal Koirul Saleh memimpin sidang tersebut.

“Kita melihat bagaimana tindak lanjut upaya dari penanganan perkara proses hukumnya seperti apa. Kita tidak hanya melihat secara keprofesionalan saja, tadinya demosi kemudian PTDH,” imbuhnya.

Ia meyakini, kasus calo Bintara Polri ini memang terindikasi tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: Lima Polisi Terlibat Percaloan Seleksi Bintara Resmi Dipecat, Uang Suap Capai Rp9 Miliar

“Kita juga melihat ke depan dari prinsipal kami melihat ini ada tindakan tindak pidana korupsinya. Jangan-jangan nanti kemudian berhenti di tengah jalan, sampai mana penanganan perkaranya, itu yang kita cari di praperadilan ini,” ujar Dwi.

Per tanggal 20 Maret 2023 silam, kelima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW resmi mendapat sanksi PTDH usai kedapatan menerima suap.

MAKI Siap Kawal Kasus Hingga Tuntas

Total uang suap dari kasus tersebut mencapai Rp 9 miliar.

MAKI melalui kuasa hukumnya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Ia menilai pengembalian uang kepada calon peserta adalah bukti awal yang cukup untuk menjadikan lima eks polisi tersebut menjadi tersangka.

“Ada bukti permulaan yang cukup, artinya dengan mengembalikan itu ya dia sudah mengakui ada uangnya. Orangnya ini yang mengembalikan siapa, berapa nilainya,” tutur Dwi.