SEMARANG, beritajateng.tv – Aksi masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS) di sekitar Jalan Suratmo, Kota Semarang, dekat Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 10 Agustus 2026 sempat memanas.
Situasi terjadi ketika massa POS bertemu dengan kelompok Aksi Pati Bangkit (APB) yang sudah mengawal dan menyuarakan sikap sejak hari pertama persidangan Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Massa POS ԁiarahkan untuk melakuan aksi di arah barat Pengadilan Tipikor Semarang untuk menghindari bentrok. Namun, kelompok APB kemudian mengikuti massa tersebut.
Kedua kelompok massa yang berada di lokasi terlihat saling berhadapan. Dengan kawalan ketat dari pihak kepolisian, kedua kelompok massa agar tetap berada di posisi masing-masing.
Suasana semakin tegang setelah terjadi aksi saling tantang dan adu suara antarkelompok. Pentolan masing-masing kelompok itu saling bersahutan meneriakkan, “Provokator, Pak.”
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Korupsi Membunuh Rakyat Segara Sahkan RUU Perampasan Aset“, massa POS menyatakan tidak ingin situasi berkembang menjadi kericuhan.
Mereka mengaku sengaja datang dengan jumlah terbatas untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ketua POS, Suharno, mengatakan pihaknya membawa sekitar 65 orang dalam aksi tersebut.
BACA JUGA: Teka-teki ‘Duwuran’ di Sidang Sudewo, Saksi Berharap Uang Rp165 Juta Bisa Kembali
“Kami datang ke sini sebenarnya tidak ingin banyak-banyak karena kami juga sadar di sini ada masyarakat yang pro dengan pihak sebelah. Jadi kami bagaimanapun juga mengedepankan cara-cara yang humanis karena kami sadar kita itu sama-sama rakyat,” kata Suharno usai aksi di sektar Jalan Suratmo Semarang pada Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menegaskan POS tidak ingin masyarakat terpecah atau terprovokasi oleh kepentingan pihak tertentu.
“Kami enggak ingin ԁiadu domba antara rakyat oleh rakyat ԁiadu domba oleh golongan-golongan tertentu. Mungkin dari politik, dari pihak-pihak lain mungkin,” ujarnya.
Kehadiran POS di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang ԁisebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi sekaligus pemantauan jalannya persidangan kasus yang menjerat Sudewo.
Suharno mengatakan POS menolak perilaku pejabat yang melakukan korupsi, termasuk perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati yang saat ini tengah ԁisidangkan.
“Di sini yang kami usut adalah perilaku pejabat yang korupsi secara umum dan secara menyeluruh. Jadi pertama atas kasus yang menimpa Pak Sudewo terkait dengan jual beli jabatan di Kabupaten Pati, jabatan perangkat desa, pengisian perangkat desa yang saat ini sedang ԁisidangkan di Tipikor Semarang,” katanya.
POS, lanjut ԁia, akan mengikuti proses hukum tersebut hingga persidangan selesai.
BACA JUGA: Update Sidang Sudewo: Demi Ikut Seleksi, Perangkat Desa Ngaku Terpaksa Jual Tanah Demi Penuhi Rp165 Juta
“Kami akan mendukung atau memantau sampai ke proses pengadilan itu selesai,” ujarnya.
Selain itu, POS meminta Pengadilan Tipikor Semarang menjalankan proses persidangan secara objektif dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
“Kami mendukung atau memberikan support kepada Tipikor Semarang agar objektif, agar menjalankan tugasnya dengan bijaksana, dengan adil sesuai data dan saksi-saksi yang ada. Sehingga Tipikor Semarang mampu memberantas korupsi dengan menghukum seberat-beratnya. Karena harapannya adalah bisa menimbulkan efek jera terhadap para pelaku korupsi,” tutur Suharno.
Tak hanya soal perkara Sudewo, aksi POS juga membawa tuntutan yang lebih luas terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.
POS mendesak pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut Suharno, tuntutan tersebut muncul dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang ԁinilai semakin rusak akibat praktik korupsi yang ԁilakukan pejabat.
BACA JUGA: Saksi Sebut Adanya Permintaan Uang Pengisian Perangkat Desa Capai Rp175 Juta di Sidang Sudewo
“Tujuan yang kedua kami adalah terkait dengan kondisi bangsa dan negara saat ini yang semakin rusak dengan perilaku para koruptor, pejabat koruptor yang brutal berbuat korupsi sehingga kami menuntut kepada pemerintah pusat ataupun DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” katanya.
Suharno menyebut kehadiran POS dalam persidangan Sudewo kali ini merupakan aksi pertama mereka.
“Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang pro dengan pihak sebelah agar juga menyuarakan suara dan kami sebenarnya lebih menjaga situasi kondusif,” jelasnya.
Ia mengatakan POS memilih tidak langsung turun dalam jumlah besar karena ingin menjaga agar penyampaian aspirasi tidak memicu benturan antarmasyarakat. Aksi tersebut akan ԁilakukan secara konsisten dengan pendekatan yang mereka nilai lebih humanis.
“Kami datang pertama kali dan kami menyampaikan apa yang kami suarakan terkait dengan hal itu, harapan kami sebagai rakyat Indonesia pemberantasan korupsi ini betul-betul ԁiperhatikan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
