Ia menilai pemerintah saat ini terlalu mudah dalam menerbitkan izin aktivitas ekstraktif tanpa benar-benar mempertimbangkan risiko kebencanaan yang mungkin timbul.
“Menurut kami, pemerintah belum benar-benar serius menimbang risiko dari izin yang terbit terhadap potensi bencana,” kata Bagas.
Lebih jauh, WALHI Jawa Tengah turut mendorong pengetatan perizinan menjadi pintu masuk penting dalam upaya mitigasi bencana ke depan.
“Kalau pemerintah bisa lebih ketat dalam menerbitkan izin, aktivitas pertambangan bisa ditekan, deforestasi bisa dikurangi, dan mitigasi bencana bisa dilakukan dengan lebih baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
